sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Jakarta kembali terapkan PSBB per 11 Januari

Langkah ini menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat, yang diistilahkan dengan PPKM.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Sabtu, 09 Jan 2021 10:27 WIB
Jakarta kembali terapkan PSBB per 11 Januari
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama dua pekan per lusa (Senin, 11/1). Langkah ini menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, yang diistilahkan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2021. Tingginya jumlah kasus aktif menjadi dasar lainnya.

“Kita sedang berada di titik kasus aktif tertinggi selama ini, yaitu di kisaran angka 17.383," ucap Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, Sabtu (9/1). "Kasus aktif adalah jumlah orang yang saat ini berstatus positif COVID-19 dan belum dinyatakan sembuh, baik yang dirawat di fasilitas kesehatan maupun di dalam isolasi mandiri."

Menurutnya, strategi "rem darurat" efektif menekan laju penularan Covid-19. Dicontohkannya dengan pengalaman sebelumnya, lonjakan kasus usai libur panjang pada medio Agustus 2020 ditanggapi dengan pengetatan aktivitas.

Sponsored

“Beberapa waktu sesudah 'rem darurat' ditarik, tampak kasus aktif menurun pesat bahkan kembali ke titik awal sebelum kenaikan. Turun sampai 50% hingga kita bisa kembalikan ke PSBB transisi," klaimnya.

Anies melanjutkan, pembatasan kali ini dilakukan lantaran terjadi lonjakan kasus usai libur panjang Natal dan tahun baru (Nataru). Apalagi, jumlah kasus aktif berpotensi mendekati ambang batas kapasitas fasilitas kesehatan (faskes), terutama tempat tidur isolasi dan unit perawatan intensif (intensive care unit/ICU) di rumah sakit (RS).

Sejumlah aturan diterapkan saat PSBB nantinya, yakni 75% karyawan bekerja dari rumah (work from home/WFH), kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring; pusat perbelanjaan beroperasi hingga pukuk 19.00; kapasitas maksimal tempat ibadah 50%; menyetop seluruh aktivitas sosial budaya dan fasilitas umum; transportasi publik dengan pembatasan kapasitas; sektor esensial dan kontruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan (prokes); serta restoran diperkenankan membuka layanan makan di tempat (dine-in) maksimal 25% dari kapasitas hingga pukul 19.00 dan bawa pulang (take away) hingga pukul 24.00.

Berita Lainnya