Presiden: Jangan ada yang merasa paling agamais dan paling Pancasilais

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamais sendiri serta jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri.

”Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar. Kita beruntung mayoritas rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita lalui dan kita tangani secara baik,” tutur Presiden seperti dilansir setkab.go.id, Jumat (14/8).

Kepala Negara menyebutkan, ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif serta fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi.

Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM serta kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia.

Oleh karenanya, agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan. ”Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya,” kata Presiden.

Selain itu, kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa. Tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerja sama seluruh komponen bangsa dengan gotong royong, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia. Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain.

Sementara Ketua MPR Bambang Soesatyo menjelaskan, sebagai lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat, MPR RI memiliki tugas mulia terkait hukum dasar negara. Yakni kewenangan mengubah dan menetapkan UUD NKRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi negara. Selain juga memiliki kewenangan menjaga dan melegitimasi keberlangsungan transisi pemerintahan, yakni melantik presiden dan/atau wakil presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

“Apapun tantangan dalam mengawal demokrasi, akan indah pada akhirnya. Semua kembali pada visi abadi kita yakni mewujudkan Indonesia adil, makmur, sejahtera dan mandiri,” jelas Bamsoet dalam keterangan tertulisnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan terhadap MPR. Terlihat dari hasil survei Indikator Politik dan Charta Politika yang menempatkan MPR dalam lima besar lembaga terpercaya rakyat, setelah TNI, Presiden, Polri, dan KPK.

“Kepercayaan rakyat akan menjadi dorongan bagi keluarga besar MPR untuk bekerja mengemban amanat rakyat. Mari terus bergotong royong, membangun kebersamaan di atas pondasi nilai-nilai luhur bangsa, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara,” pungkas Bamsoet.