Bamsoet: Jika PPHN disetujui, capres dan cawapres tak perlu tetapkan visi misi

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, apabila Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) bisa disepakati, maka nantinya calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tidak perlu lagi menetapkan visi dan misi. Hal itu juga berlaku untuk calon kepala daerah.

Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, hadirnya PPHN tidak akan menimbulkan kewajiban bagi presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan PPHN kepada MPR. PPHN, kata dia, akan menjadi payung ideologis dan konstitusi bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2024-2045.

"Jika Pokok-Pokok Haluan Negara disepakati oleh seluruh komponen bangsa, maka calon presiden dan calon wakil presiden, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati/wali kota dan calon wakil bupati/wali kota, tidak perlu menetapkan visi dan misinya masing-masing," ujar Bamsoet dalam pidato sidang tahunan MPR, DPR, DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

"Visi dan misi sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," imbuh dia.

Menurut Bamsoet, pembentukan PPHN yang dipatuhi oleh pemerintahan periode-periode berikutnya, menjadi aspek krusial untuk mengarahkan pembangunan, khususnya untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

"Hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara tidak akan mengurangi sistem presidensial yang telah kami sepakati bersama. Tidak akan menimbulkan kewajiban bagi presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara kepada MPR," ujar Bamsoet.

Menurut Bamsoet, kehadiran PPHN akan menjadi payung ideologis untuk pembangunan Indonesia jangka panjang.

"Adanya Pokok-Pokok Haluan Negara, justru akan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045," jelas dia.

Setelah Bamsoet memberikan sambutan pengantar, acara selanjutnya ialah Pidato Ketua DPR Puan Maharani dan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan HUT ke-77 Republik Indonesia.

Selain itu, Kepala Negara juga akan menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2023 beserta nota keuangan negara.