sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Jokowi minta hari libur akhir tahun dikurangi

Terjadi lonjakan kasus Covid-19 hingga masa inkubasi maksimal SARS-CoV-2 usai liburan berakhir.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Senin, 23 Nov 2020 14:22 WIB
Jokowi minta hari libur akhir tahun dikurangi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut meminta ada pengurangan hari libur nasional jelang pergantian tahun. Ini dilakukan untuk meminimalisasi potensi penularan Covid-19.

Terdapat beberapa libur nasional pada akhir Desember 2020, yakni pergantian cuti bersama Idulfitri dan cuti bersama Natal. Terjadi lonjakan kasus Covid-19 hingga masa inkubasi maksimal SARS-CoV-2 atau 14 hari usai liburan berakhir, seperti saat mudik lalu dan akhir Oktober.

"Berkaitan dengan masalah libur, cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama hari raya Idulfitri, Bapak Presiden memberi arahan supaya ada pengurangan," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dalam telekonferensi, Senin (23/11).

Presiden Jokowi, sambung dia, juga memerintahkan segera diadakan mengadakan rapat koordinasi (rakor) antara Kemenko PMK dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk membahas libur akhir tahun dan libur bersama Lebaran tersebut.

Muhadjir melanjutkan, presiden pun mengklaim capaian penanganan Covid-19 di Indonesia relatif positif dibandingkan indikator dunia. Dicontohkannya dengan jumlah kasus di "Tanah Air" sebesar 12,78%, sedangkan global 28,41%.

Kemudian, angka kesembuhan di Indonesia 84,03% dan rerata dunia 69,2%. "Ini indikator-indikator yang sangat positif. Karena itu, presiden meminta supaya indikator ini dipertahankan. Kalau perlu dan diupayakan semakin baik,” katanya.

Jokowi juga disebut meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Kapolri, Idham Azis; dan seluruh jajaran memberi perhatian khusus dalam masalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan berlangsung kurang dari dua minggu.

Pakar epidemiologi dan biostatistik Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, sebelumnya menilai, penanganan Covid-19 di Indonesia tidak terkoordinasi apik. Padahal, Bakal kesulitan mengatasi pandemi jika antarinstansi tidak "terorkestrasi" dengan baik.

Sponsored

“Jangan tanya apakah membahayakan atau tidak membahayakan, toh pemerintah tidak mengenal bahaya. Sudah pilkada suruh diundur, tidak mau. Liburan panjang baru mau dibicarakan. Tiba-tiba ada usulan sekolah mulai tahun depan. Sepertinya semua tidak terkoordinasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) punya ide sendiri, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) punya ide sendiri, Kementerian Dalam Negeri punya ide sendiri,” tuturnya saat dihubungi, beberapa saat lalu.

Menurutnya, perencanaan semestinya dibicarakan dalam rakor kabinet. Dia mengingatkan, potensi penularan Covid-19 yang tidak lagi bisa ditebak harus bisa diminimalisasi dengan perencanaan yang matang.

"Kalau mau sekolah tahun depan, ya, liburan panjang enggak usah; pilkada diundur. Lebih penting mana, pilkada atau pembukaan sekolah? Saya tidak bilang pilkada atau pembukaan sekolah yang lebih penting, tetapi semua kegiatan negara harus terkoordinasi. Kalau tidak itu akan tumpang tindih,” tutur Pandu.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid