Jokowi minta menteri tingkatkan produktivitas sektor pangan dan energi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk meningkatkan produktivitas di sektor pangan dan energi. Menurut dia, dua sektor ini merupakan modal kuat yang dimiliki Indonesia dalam mengantisipasi krisis pangan dan energi ke depan.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam arahannya kepada para menteri dan kepala daerah di acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Nasional 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4).

"Kita harus ingat semuanya, ke depan problem dunia adalah pangan dan energi. Ini yang sangat kritis di dua hal ini. Dan kita memiliki dua kekuatan di sektor ini. Lakukan secara fokus dengan skala yang masif, kawal, dimonitor agar betul-betul berjalan," kata Jokowi melalui siaran akun Yotube Sekretariat Presiden.

Selain meningkatkan produktivitas pangan dan energi, Kepala Negara juga mendorong jajarannya untuk mempercepat proses hilirisasi industri dalam negeri. Untuk daerah yang memiliki pertambangan, sambung Jokowi, pemerintah daerah harus mendorong perusahaan untuk segera membangun smelter.

Kemudian, untuk daerah-daerah yang memproduksi coklat dan kopi, perlu didorong masuk ke industri. Menurutnya, membuka industri di daerah dapat meningkatkan nilai tambah yang berlipat-lipat, termasuk membuka lapangan pekerjaan.

"Sekali lagi saya ingatkan, jangan kita hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Stop!," pungkas Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengingatkan para menteri dan kepala daerah untuk meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dengan mengarahkan belanja barang dan jasa pada pembelian produk dalam negeri. 

Menurut Jokowi, peningkatan TKDN melalui belanja produk dalam negeri merupakan antisipasi pemerintah dalam menghadapi gejolak ekonomi global ke depan.

Menurut Jokowi, potensi belanja barang modal dan jasa di pusat saat ini sebesar Rp526 triliun dan di daerah senilai Rp535 triliun. Artinya total sudah Rp1.062 triliun, plus BUMN Rp420 triliun. Jumlah yang besar itu, tegas Jokowi, harus dibelanjakan untuk barang modal dan jasa dalam negeri.

"Ini angka yang besar sekali. Jadi jangan sampai angka yang besar sekali ini dibelanjakan untuk barang-barang impor," tegas Kepala Negara.