KAMI: Presiden Jokowi ciptakan kegaduhan nasional

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menilai penyebab berbagai kegaduhan nasional justru datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai Presiden, kata Din, Jokowi mestinya mengambil langkah nyata menciptakan suasana damai dan tentram.

"Hemat kami, hitam-putih atau baik-buruknya seperti gaduh tidak gaduhnya kehidupan sesuatu bangsa sangat tergantung kepada pemimpin bangsa itu sendiri," kata Din melalui surat terbuka kepada Presiden Jokowi, Selasa (6/10).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menyampaikan tujuh saran agar bisa mencegah kegaduhan dalam kehidupan bangsa. Pertama, menyikapi pandemi Covid-19 sebagai wabah dan musibah dari Allah SWT, dengan tidak memandangnya secara remeh. Sebagian elite politik dan pembantu Presiden Jokowi, kata dia, sempat meremehkan Covid-19.

Kedua, pernyataan Presiden Jokowi terkait akan mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat daripada stimulus ekonomi tidak menjelma dalam kenyataan. Alokasi anggaran untuk kesehatan masih sangat minim dibandingkan porsi untuk stimulus ekonomi. 

Selain itu, pemerintah bersama DPR justru berkeras menyelenggarakan Pilkada 2020. "Jika terjadi kegaduhan akibat kebijakan yang tidak bijak itu, maka bukanlah rakyat yang salah dan dapat dipersalahkan, tapi pemerintah sesungguhnya penyebab kegaduhan itu," tutur Din.

Ketiga, kecenderungan pemerintah bersama DPR mengesahkan RUU yang mengundang kegaduhan nasional, seperti UU Minerba, Perppu Covid-19, Omnibus Law Cipta Kerja. Juga terkait arogansi kekuasaan untuk mempertahankan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dalam Prolegnas.

Keempat, sikap politik pemerintah terhadap kasus mega korupsi Jiwasraya yang terkesan ditutup-tutupi. Namun, pemerintah justru mendorong bailout Jiwasraya dengan menyuntikkan dana Rp22 triliun. 

Menurut dia, kasus Jiwasraya dengan kerugian yang melampaui kasus Bank Century akan menjadi skandal keuangan.

Kelima, serangkaian peristiwa kekerasan terhadap ulama/tokoh agama dengan pelaku orang mengaku gangguan jiwa. Ia curiga, serangan memang menyasar umat Islam karena peristiwa serupa pernah terjadi saat Pilpres 2019 dan pada 2018 lalu. Namun, tiada penjelasan sama sekali terkait kemungkinan adanya aktor intelektual.

Keenam, penyebab kegaduhan justru karena pemerintah memasung hak demokrasi rakyat. Ketujuh, aparat penegak hukum dan keamanan bersikap tidak memberikan perlindungan terhadap organisasi atau kelompok masyarakat sipil, seperti KAMI. Penolakan terhadap kegiatan KAMI di berbagai daerah, kata Din, diyakini bukanlah aspirasi murni, tetapi direkayasa.  

Menurut Din, rakyat semestinya menyambut baik ajakan Presiden Jokowi untuk tidak menciptakan suasana gaduh, tetapi tetap harus dimulai dari pemerintah pusat itu sendiri.