Keberagaman di Indonesia dianggap perlahan mulai luntur

Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, menyayangkan munculnya tanda-tanda mulai lunturnya kebersamaan dan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut terjadi karena merebaknya ujaran kebencian, intoleransi, dan politik identitas.

“Karena itu, supaya Natal bagi umat Kristiani menjadi aktual kontekstual, dipilihlah ajakan ini, 'hiduplah sebagai sahabat untuk semua orang' untuk melawan arus ujaran kebencian, melawan arus intoleransi, (dan) melawan arus politik identitas," kata Ignatius dalam jumpa pers di Katedral Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (25/12).

Ketika disinggung soal pelarangan perayaan Natal di beberapa daerah di Idnonesia, Ignatius mengatakan seharusnya itu tak terjadi karena sebagai warga negara idealnya memiliki semangat Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945 dan hidup di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut dia, negara seharusnya menghormati hak setiap warga negara untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Akan tetapi, tanpa mengecilkan masalah yang terjadi, Ignatius lebih memilih melihat hal-hal positifnya saja.

"Saya tidak mau mengecilkan persoalan, tetapi yang kecil itu (pelarangan perayaan Natal) terus diusahakan didialogkan, tanpa menghilangkan hal-hal yang baik. Bahkan sangat baik. Bahkan diakui oleh saudara-saudara kita dari luar (negeri)," kata dia.

Ignatius meyakini, pada saatnya nanti persoalan intoleransi akan hilang apabila masyarakat terus-menerus memiliki semangat Bhinneka Tunggal Ika.Serta menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pendoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Saya yakin dalam perjalanan waktu ketika kesadaran bersama mengenai tanggung jawab kita sebagai warga negara, bersemangat Bhinneka Tunggal Ika, berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 dalam NKRI, kalau itu bertumbuh terus, hal-hal seperti itu (intolerasnsi) pada waktunya nanti akan hilang," ucap dia.

Terkait pelarangan merayakan Natal, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah menyurati Bupati Dharmasraya dan Bupati Sijunjung di Sumatera Barat. Dalam surat itu, Tito memperingatkan agar kedua bupati tidak sembarangan melarang perayaan Natal bersama.

"Jadi, jangan malah melarang. Saya sudah kirim surat ke bupati. Saya sudah kirim untuk selesaikan (polemik larangan Natal itu). Toleransi keagamaan harus dijalankan. Bupati dan kapolda akan turun," ujar Tito.

Selain kepada Bupati Dharmasraya dan Bupati Sijunjung, Tito mengatakan, pihaknya juga mengirimkan surat peringatan serupa kepada pemerintah daerah dan provinsi lainnya di Indonesia.