Kemenkes imbau pemda percepat cakupan vaksinasi booster

Lebih dari 64% dari total populasi di Indonesia telah menerima vaksinasi Covid-19 lengkap dosis primer atau dosis pertama dan kedua. Namun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tetap mengupayakan percepatan capaian target vaksinasi Covid-19, khususnya dosis ketiga dan keempat atau penguat (booster).

"Kami imbau kepada seluruh pemerintah daerah (pemda), khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes) provinsi-kabupaten/kota agar segera dapat melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi booster di daerah masing-masing," kata juru bicara Kemenkes, M. Syahril, dalam telekonferensi pers, Selasa (24/1).

Syahril menuturkan, pemberian vaksinasi booster dosis pertama dan kedua dilakukan untuk meningkatkan imunitas dan mengendalikan penyebaran Covid-19. Vaksinasi booster kedua sudah diberikan untuk masyarakat umum berusia 18 tahun ke atas sejak 24 Januari 2023.

Program vaksinasi booster kedua dijalankan seiring banyaknya permintaan masyarakat. Apalagi, pemulihan ekonomi pascapandemi melandai berjalan cepat disertai meningkatnya mobilitas penduduk.

Berdasarkan data sebaran capaian vaksinasi se-Indonesia per 24 Januari 2023, cakupan dosis kedua di 253 daerah dari 514 kabupaten/kota masih di bawah 70%. Selain itu, cakupan vaksin lansia dosis kedua di 346 kabupaten/kota pun di bawah 70%.

"Kita tetap harus mendorong angka capaian booster pertama yang saat ini relatif rendah. Hingga kini, baru 69,2 juta atau 29,5% masyarakat sasaran yang telah menerima booster pertama dan 1,2 juta orang atau 5,36% menerima vaksin booster kedua," papar Syahril.

Oleh karenanya, Syahril mengimbau seluruh pemda memfasilitasi vaksinasi, terutama logistik, sumber daya manusia (SDM), dan kemudahan layanan, guna percepatan progran booster. Dengan begitu, pelaksanaan vaksinasi dosis penguat berjalan baik.

"Ini akan kita kawal, seluruh daerah dapat menyiapkan logistik yang ada sesuai regimen," ujarnya.

Di sisi lain, Syahril menyebut, vaksinasi booster kedua belum mendapatkan rekomendasi sebagai syarat perjalanan. Dengan demikian, syarat perjalanan masih mengacu ketentuan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19.