Ketua DPRD sindir Anies: Jangan saat terendam air baru kerja

Ancaman banjir di sejumlah wilayah DKI Jakarta membuat warga cemas. Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem akibat peralihan musim akan terjadi hingga Oktober 2020 dan curah hujan akan lebih tinggi dan basah dibanding tahun sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengingatkan
agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengambil langkah nyata dan cepat untuk mengantisipasi banjir. 

Menurut Pras, sejak banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, Pemprov DKI dinilai sangat lamban dan tak serius mengantisipasi banjir. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai bekerja saat banjir sudah terjadi di sejumlah wilayah DKI Jakarta.

"Jangan pas banjir baru kerja. Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari. Harus menyiapkan mitigasi banjir," kata Prasetio kepada wartawan, Senin (28/9).

“Ini bukan lagi memikirkan kebijakan populer atau tidak populer. Tetapi ini kepentingan semua warga, nasib hidup warga Jakarta,” tambahnya.

Pras, sapaan karib Prasetio, mengatakan sejak beberapa tahun lalu mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta. Itu terlihat dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun terakhir. Bahkan di tahun ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir.

“Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir, Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini. ” ujarnya.

Daerah rawan banjir di DKI Jakarta hingga September 2020 tercatat sebanyak 82 kelurahan. Naik dari awal tahun yang berjumlah 56 kelurahan. Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir, juga tampak pada lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar. Revitalisasi trotoar di sepanjang Jalan Pangeran Diponegoro justru mengakibatkan penyumbatan tali air sehingga membanjiri perumahan warga sekitar.

"Di awal tahun lalu Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di kawasan Menteng Jalan Diponegoro. Penyebabnya karena pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana pengawasannya," ungkap Pras.

Selain pengawasan, politikus PDI Perjuangan itu mendorong Pemprov DKI mengoptimalkan alokasi dana pinjaman sebesar Rp12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman tersebut dialokasikan untuk 2020 dan 2021 dengan beberapa program prioritas. Selain banjir, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sejumlah program, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

"Dengan ketersediaan anggaran, sudah saatnya gubernur memperbaiki manajemen, standar prosesdur untuk penanganganan banjir," tuturnya.