sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Hasil kolaborasi KPK dan Polisi temukan tiga desa hantu di Sultra

Terdapat 34 desa yang terindikasi bermasalah terkait dana desa.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Rabu, 06 Nov 2019 21:20 WIB
Hasil kolaborasi KPK dan Polisi temukan tiga desa hantu di Sultra
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi dengan Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Kerja sama KPK dan Polda Sulawesi Tenggara itu membuahkan hasil. Setidaknya terungkap ada 34 desa yang diduga bermasalah. Dari 34 desa yang ditemukan itu, 3 di antaranya terindikasi fiktif. Tiga desa fiktif yang belakangan disebut hantu itu terdapat di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

"a 34 desa yang diduga bermasalah, 3 di antaranya diduga adalah desa fiktif. Sedangkan 31 desa yang lain pembentukannya atau SK yang dibuat itu diduga dibuat dengan tanggal mundur," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (6/11).

Febri menerangkan, dalam koordinasi dan supervisi itu pihaknya dapat memberikan dukungan seperti memfasilitasi ahli pidana guna menerangkan perkara tersebut.

"Jadi, misalnya ketika tim penyidik di Polda melakukan pemeriksaan saksi, dari pemeriksaan secara informal. Kemudian secara formal dibahas bersama KPK, maka kami perlu melihat ini sebenarnya pelanggaran administratif saja atau sudah masuk wilayah pidana," ujar Febri.

Lebih lanjut, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyampaikan, KPK pernah melakukan kajian dalam bidang pencegahan terkait anggaran dana desa pada 2015. Kajian tersebut dilakukan setelah  regulasi terkait dana desa disahkan.

"Mungkin ada alokasi dana desa tahun itu di PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) seingat saya ada Rp20 triliun alokasinya, dan karenanya sangat besar maka kami berinisiatif melakukan kajian agar dana desa bisa tepat sasaran," ucap dia.

Dia mengatakan, pihaknya telah menyampaikan hasil kajian tersebut pada instasi terkait. "Harapannya nanti instansi terkait bisa lebih serius untuk melakukan pembenahan melakukan pengawasan juga, karena sangat banyak dana desa yang harus diawasi dan lokasinya seperti apa," ujar Febri.

Sponsored
Berita Lainnya