sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Kuasa Hukum Sofyan Basir cabut gugatan praperadilan

Tim Kuasa Hukum Sofyan Basir akan berfokus pada pembahasan pokok perkara dalam sidang selanjutnya.

Robertus Rony Setiawan
Robertus Rony Setiawan Senin, 17 Jun 2019 15:06 WIB
Kuasa Hukum Sofyan Basir cabut gugatan praperadilan

Gugatan praperadilan kasus dugaan suap dalam kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 dengan tersangka mantan Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir resmi dicabut hari ini, Senin (17/6).

Surat permohonan pencabutan gugatan peradilan itu disampaikan oleh tim Kuasa Hukum Sofyan Basir dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi pukul 12.03 WIB.

Kuasa Hukum Sofyan Basir Soesilo Aribowo, seusai sidang tersebut menjelaskan, permohonan pencabutan gugatan praperadilan tersebut karena telah menerima berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tim Kuasa Hukum Sofyan Basir akan berfokus pada pembahasan pokok perkara dalam sidang selanjutnya.

Kuasa Hukum juga akan mempersiapkan data sebagai pembuktian perkara sebelum pembacaan dakwaan dalam sidang selanjutnya. Soesilo mengungkapkan tengah menunggu jadwal persidangan bagi kliennya tersebut.

Seperti diketahui, tim Kuasa Hukum Sofyan Basir telah mengajukan permohonan gugatan peradilan pada 22 Mei 2019 kepada hakim PN Jakarta Selatan. Surat tertanggal 22 Mei 2019 itu berisi permohonan pencabutan perkara praperadilan nomor 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL. Surat permohonan itu baru diterima oleh hakim praperadilan pada 24 Mei 2019.

Dalam kasus ini Sofyan diduga menerima suap atau janji dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo. Sofyan diduga menunjuk Kotjo dengan sepihak untuk mengerjakan pembangunan PLTU Riau-1. Tindakan ini dilakukan sebelum Perpres Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan terbit. Peraturan ini menugaskan PLN membangun infrastruktur ketenagalistrikan.

Selain itu, Sofyan diduga aktif membahas proyek PLTU Riau-1 bersama Kotjo, Eni Maulani Saragih, dan Idrus Marham. Dari situlah KPK menduga Sofyan dijanjikan oleh Kotjo akan mendapat fee dengan besaran sama dengan yang diterima oleh Eni Saragih dan Idrus Marham. Eni dan Idrus telah menerima vonis dari pengadilan tingkat pertama sebagai penerima suap dari Kotjo.

Sponsored

Atas perbuatannya Sofyan dijerat aturan dalam Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Soesilo juga menuturkan bahwa kliennya berada dalam kondisi sehat dan berencana untuk bertemu dalam waktu dekat.

“Pak Sofyan alhamdulilah sehat. Saya sudah beberapa hari tidak bertemu beliau, mungkin hari ini atau besok akan ketemu. Doakan sajalah supaya diberikan keadilan yang utuh untuk Pak Sofyan,” ujarnya.