LBH Bandung: Proyek infrastruktur jadi sumber korupsi

Beberapa kasus korupsi di Jawa Barat berkaitan dengan perizinan proyek infrastruktur.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Jawa Barat Lasma Natalia menyebut proses pembangunan infrastruktur kerap menjadi sumber korupsi. Menurut dia, wilayah Jawa Barat (Jabar) termasuk daerah kategori tinggi korupsi di Indonesia.

"Saya cari posisi korupsi di Jawa Barat, itu tertinggi. Terus cari lagi, berapa kepala daerah yang terlibat korupsi, kayaknya semua kepala daerah di Jawa Barat pernah terlibat kasus korupsi," kata Lasma dalam konferensi pers daring YLBHI seluruh Indonesia, Minggu (13/6).

Lasma menjelaskan, beberapa kasus korupsi di Jawa Barat di antaranya berkaitan dengan perizinan untuk proyek infrastruktur. Menurutnya, untuk membuktikan adanya korupsi bukan hal mudah, butuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan khusus.

Kasus yang pernah didampingi LBH Bandung misalnya terkait gugatan perizinan lingkungan di Kabupaten Cirebon untuk proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada 2018. Dalam perjalanan, terungkap bahwa Bupati Cirebon, Sunjaya, diciduk KPK.

"Memang (kasusnya) masih jalan panjang, kita menduga ini terkait dengan proses perizinan, pembangunan infrastruktur. Terutama kan kewenangan kepala daerah dalam mengeluarkan izin," kata dia.

Berikutnya ialah terkait kasus pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Tahun 2019. Kasus ini melibatkan mantan Bupati Indramayu Supendi bersama mantan Kadis PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, eks Kabid Jalan Dinas PUPR Pemkab Indramayu Wempi Triyoso, dan pihak wiraswasta Carsa ES.

Kemudian, kasus proyek pembangunan bumi perkemahan (buper) ilegal di Kabupaten Garut. Diduga pembangunan fasilitas perkemahan di kaki Gunung Guntur itu tidak dilengkapi dengan izin analisis dampak lingkungan (amdal). Kasus ini melibatkan Kuswendi, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Garut.

"Dari tiga kasus tadi, saya mau menegaskan bahwa ternyata proses-proses pembangunan infrastruktur berpotensi korupsi. Baik melibatkan kepala daerah dan pejabat," katanya.