Mahfud MD jawab SBY soal kasus korupsi Jiwasraya

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menjawab pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang membandingkan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya dengan Bank Century.

Menurut bekas Ketua Mahkamah Konstitusi itu, dukungan pemerintah untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi pelat merah itu jauh lebih kuat daripada SBY. 

"Saya kira dorongan kita (pemerintah) lebih kuat daripada dorongan Pak SBY," kata Mahfud di Kantor Kementerian bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).

Diketahui melalui laman Facebook, SBY menyampaikan pandangannya menyoal kasus dugaan korupsi Jiwasraya yang ditaksir mencapai angka Rp13 triliun. Menurut SBY dugaan korupsi di perusahaan asuransi pelat merah itu menciptakan kegaduhan politik.

Kegaduhan tersebut kemudian mengingatkan SBY pada peristiwa politik yang terjadi sepuluh tahun belakangan, pasca-Pemilu 2009, saat publik dihebohkan isu bailout Bank Century. Berbulan-bulan kondisi politik menjadi tidak stabil.

"Namun, apa yang ingin saya katakan? Sama seperti sekarang ini, nampaknya ada yang dibidik dan hendak dijatuhkan. Saya sangat tahu bahwa yang harus jatuh adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan juga mantan Gubernur BI, Wakil Presiden Boediono. Jika bisa, SBY juga diseret dan dilengserkan. Memang cukup seram," ungkapnya.

Di sisi lain, dia merasa negara seharusnya bisa melakukan pencegahan dan peringatan keras kepada siapapun yang tidak cakap dan lalai dalam mengelola keuangan Badan Usaha Milik Negara. 

"Tapi, jika ternyata jumlah kerugian keuangan negara itu sedemikian besarnya, tindakan yang tegas dan tuntas harus dilakukan. Tindakan demikian akan dapat menyelamatkan Indonesia dari krisis yang lebih besar lagi di masa depan," ujar dia.

Namun demikian, SBY menyakini Presiden Joko Widodo juga menginginkan penyimpangan-penyimpangan serius seperti kasus Jiwasraya bisa diungkap semuanya dan mereka yang bersalah diberikan sanksi.

"Pasti Presiden Jokowi tidak ingin ada permasalahan serius terbiarkan dan terus berlangsung, sehingga negeri ini menyimpan banyak bom waktu. Bom waktu yang setiap saat bisa meledak dan mengakibatkan terjadinya krisis besar. Pasti pula presiden kita ingin mengakhiri masa jabatannya dengan baik dan tidak membiarkan terjadinya skandal-skandal berskala besar yang sangat melukai hati rakyat kita," ucap SBY.