sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mahfud MD pastikan penyelewengan dana otsus Papua diusut

Lembaga penegak hukum dipastikan menindaklanjuti kasus dugaan penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) Papua.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Selasa, 23 Feb 2021 10:22 WIB
Mahfud MD pastikan penyelewengan dana otsus Papua diusut
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, berjanji, lembaga penegak hukum bakal mengusut tuntas kasus penyalahgunaan dana otonomi khusus (otsus) Papua.

"Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Karena itu, kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini. Penegakan hukum akan kita tindaklanjuti," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/2).

Tim pemekaran Provinsi Papua, pendeta Albert Yoku bersama Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (Forkada) Papua sebelumnya meminta pemerintah mengusut penyalahgunaan dana otsus Papua. Pangkalnya, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.

Sementara itu, Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili (PW GKI) Papua, Dorince Mehue, mendesak pemerintah bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Papua Barat (MRPB) mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana otsus sejak 2002 hingga lini. Kemudian, mengevaluasi kesenjangan antarwilayah adat.

Aspirasi itu disampaikan saat mereka beraudiensi dengan Mahfud di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (22/2).

Mahfud melanjutkan, pemerintah akan melakukan dua langkah dalam menindaklanjuti usulan pemekaran wilayah di "Bumi Cenderawasih". Pertama, proses legislasi yang nanti bakal disampaikan ke tim melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kedua, meminta Deputi I Kemenko Polhukam segera memetakan wilayah yang akan dimekarkan. Lalu mengkaji usulan para kepala daerah dan tokoh masyarakat.

Sebelumnya, peneliti tim kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, menyebut, penolakan terhadap rapat dengar pendapat MPR, yang mengajukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, serta kekerasan di Intan Jaya merupakan fenomena menarik. Alasannya, MRP menerima penolakan dari bupati kelompok pro pemekaran saat berkeliling untuk menyerap aspirasi.

Sponsored

"Jadi, ada semacam 'adu domba' antara kelompok masyarakat kontra dan mendukung MRP. (Terjadi) politik devide et impera. Persis (seperti) yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia,” jelasnya dalam webinar, beberapa waktu lalu.

Berita Lainnya

1 tahun penanganan Covid-19: Masih banyak PR

Selasa, 02 Mar 2021 07:17 WIB

1 tahun penanganan Covid-19: Masih banyak PR

Selasa, 02 Mar 2021 07:11 WIB

Perpres 10/2021 Batasi Peredaran Miras Ilegal

Selasa, 02 Mar 2021 13:00 WIB