close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Wapres Ma'ruf Amin mendukung Program Perlindungan Hari Tua (Paitua) Pemprov Papua Barat Daya (PBD). Foto BPMI Setwapres
icon caption
Wapres Ma'ruf Amin mendukung Program Perlindungan Hari Tua (Paitua) Pemprov Papua Barat Daya (PBD). Foto BPMI Setwapres
Nasional
Senin, 17 Juli 2023 19:20

Mar'uf Amin dukung Program Paitua Papua Barat Daya

Menurutnya, program ini merupakan salah satu upaya memerangi kemiskinan.
swipe

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendukung Program Perlindungan Hari Tua (Paitua) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) karena dinilai dapat menekan kemiskinan. Para penerima manfaat akan mendapatkan uang tunai, yang anggarannya berasal dari dana otonomi khusus (otsus). 

"Memang masalah hari tua ini menjadi momok dan menjadi sumber ketidaksejahteraan. Maka, salah satu yang harus juga menjadi perhatian adalah pelayanan kepada orang tua," katanya usai menghadiri peletakan batu pertama Sentra Sarana Prasarana Pemprov PBD di Stadion Wombik, Kabupaten Sorong, Senin (17/7).

Ma'ruf pun meminta pendistribusian dana Paitua bersinergi dengan program pemerintah pusat dalam memberantas kemiskinan. Setidaknya penerima manfaat merujuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Program Paitua dikhususkan bagi orang tua berusia 65 tahun ke atas. Pelaksanaannya akan mulai pada Juli 2023.

Di sisi lain, eks Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga menyinggung soal penyaluran otsus berupa beasiswa kepada mahasiswa. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu proses verifikasi data untuk pencairan dana.

"Datanya harus akurat, di-update. Saya kira, bukan tidak ditangani, tapi prosesnya jangan sampai keliru. Sebab, ada hal-hal yang harus [dipastikan] apa betul [kuliah], kuliahnya di mana harus jelas," tuturnya.

"Kita harap mereka tetap bertahan di sana. Nanti, akan diselesaikan oleh pemerintah kalau yang masih belum terima," sambungnya, mencuplik situs web Wapres.

Ma'ruf mengungkapkan, dana beasiswa yang diusulakn sekitar Rp122 miliar. "Pemerintah melakukan verifikasi data. Yang sudah [diverifikasi] Rp68 miliar."

img
Fatah Hidayat Sidiq
Reporter
img
Fatah Hidayat Sidiq
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan