Megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung bikin RI dilema

Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak, menolak penggunaan dana APBN untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Apalagi, menurutnya, banyak kejanggalan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak proposal disampaikan China medio Agustus 2015.

Kala itu, terang politikus Partai Keadilan Sejatera (PKS) ini, "Negeri Tirai Bambu" menawarkan biaya proyek yang lebih murah dibandingkan Jepang dan menjanjikan pembangunannya dikerjakan secara business to business (B2B) tanpa jaminan pemerintah. Namun, China Development Bank (CDB) belakangan meminta pemerintah Indonesia menanggung pembengkakan biaya proyek.

"Pada perjalanannya, semua janji China tidak terbukti dan membuat Indonesia terjebak pada dilema melanjutkan proyek dengan risiko beban utang yang makin besar atau menghentikan proyek dengan risiko proyek mangkrak, namun tetap membayar utang besar yang sudah terlanjur berjalan," tuturnya kepada wartawan, Kamis (4/8).

"Sejak awal studi kelayakan dilakukan pihak China. Sangat aneh jika mereka tidak mampu mendeteksi potensi pembengkakan biaya tersebut. Apakah ini karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar proyek rugi tersebut tetap berjalan?" tanyanya.

Kejanggalan lain, lanjut Amin, operasional kereta cepat Jakarta-Bandung sulit untuk balik modal. Dengan menghitung besarnya biaya pembangunan yang membengkak menjadi US$7,9 miliar dari semula hanya US$5,13 miliar. Secara hitungan bisnis, nyaris tidak mungkin bisa kembali modal.

"Dari sudut pandang komersial, jangankan bicara untung, operasionalisasinya di masa depan berpotensi membebani keuangan negara," ucapnya.

Selain itu, efek ekonomi proyek juga sangat minim dan tak bersentuhan langsung dengan nilai tambah perekonomian rakyat. Apalagi, sulit berharap moda transportasi ini mampu mensubstitusi penggunaan mobil pribadi atau kendaraan travel karena jarak Jakarta-Bandung yang relatif dekat.

Sayangnya, menurut dia, sulit untuk menyetop megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini di tengah jalan lantaran sudah terlanjur menggunakan dana sangat besar. Selain itu, pengerjaannya sudah melebihi 80%.

Amin menambahkan, situasinya mirip dengan yang dialami beberapa negara yang menggunakan pendanaan dari China untuk pembangunan infrastruktur, seperti Srilangka dan Pakistan. Karenanya, pemerintah diminta hati-hati dalam menggelontorkan APBN untuk membiayai megaproyek ini dan tidak terjebak perangkap utang yang akan membebani keuangan negara.

"Jangan sampai proyek ini hanya untuk memenuhi ambisi sekelompok orang. Namun, mengorbankan masa depan rakyat Indonesia dengan beban utang yang sangat besar," pungkasnya.