Menanti inovasi Nadiem Makarim benahi pendidikan tinggi di tengah pesimisme

Nama Nadiem Anwar Makarim menjadi perbincangan usai resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai menteri pada 23 Oktober 2019. Sebelum pengumuman resmi dari Jokowi, nama Nadiem memang sempat disebut sejumlah pengamat akan menempati posisi di jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Pada 21 Oktober 2019, Nadiem datang ke Istana Negara, Jakarta, memenuhi panggilan Presiden. Namanya makin santer berpeluang mengisi pos pembantu Jokowi di kabinet.

Para pengamat memprediksi, Nadiem yang sukses membesarkan perusahaan transportasi online, Gojek, akan ditempatkan sebagai menteri bidang ekonomi digital. Akan tetapi, semua prediksi itu salah.

Ia malah dipercaya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), menggantikan posisi yang sebelumnya diisi Muhadjir Effendy.

Pendidikan tinggi sendiri dikembalikan ke Kemendikbud, setelah pada 2014 “diceraikan” dan disatukan dalam Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). Sementara bidang riset dan teknologi menjadi Kemenristek, dipimpin Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro.

Dengan demikian, Nadiem Makarim bukan saja bertanggung jawab terhadap pendidikan dasar, menengah, dan atas. Ia pun mengurus pendidikan tinggi.

Posisinya kemudian menimbulkan pro-kontra. Beberapa pihak belum yakin, Nadiem bakal bekerja dengan baik di bidang yang sama sekali belum pernah ia geluti. Terutama terkait pendidikan tinggi.

Dinilai tak tepat

Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fahmi Salim menyebut, penunjukan Nadiem sebagai Mendikbud tidak tepat. Ia mengatakan, Nadiem lebih pas ditempatkan sebagai menteri bidang teknologi, industri, atau badan ekonomi kreatif.

“Kemendikbud itu tupoksinya pendidikan, bukan perdagangan,” kata Fahmi saat ditemui Alinea.id di Jakarta, Minggu (27/10).

Mengelola pendidikan, menurut Fahmi, adalah bagaimana menghasilkan karakter peserta didik yang bermoral, memiliki wawasan nilai kebangsaan, dan keagamaan.

Ia pun menyangkal menteri dari kalangan Muhammadiyah, yakni Muhadjir Effendy, kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai Mendikbud di periode sebelumnya.

“Hasil dan penelitian surveinya di mana, yang mengatakan pendidikan tidak berhasil karena dipegang Menteri Muhadjir?” ujar Fahmi.

Selama ini, menurut dia, jabatan Mendikbud secara historis lekat dipegang tokoh Muhammadiyah. Meski demikian, Fahmi mengatakan, Muhammadiyah tidak dalam posisi kecewa atau menolak keputusan Presiden terkait penunjukan Nadiem sebagai Mendikbud.

Namun, ia berharap, Nadiem bisa menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik. Terutama memperkuat pendidikan karakter dan melahirkan terobosan yang bermanfaat.

"Jadi sekarang lompatannya harus luar biasa," katanya.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi Djatmiko menanggapi pernyataan Fahmi yang mengatakan posisi Mendikbud secara historis kerap diisi tokoh dari kalangan Muhammadiyah.

"Menurut saya, pengalaman nilai historis itu belum tentu menjadi nilai kebenaran," kata Budi saat dihubungi, Senin (28/10).

Justru menurut Budi, Nadiem yang tak berafiliasi dengan organisasi apa pun akan semakin memudahkannya untuk memberi keadilan kepada seluruh masyarakat, melalui kebijakan yang dikeluarkannya.

“Saya pimpin APTISI sudah lama, setiap dipimpin organisasi X ya organisasi X itu yang diutamakan. Organisasi X itulah yang akan diuntungkan lebih banyak. Hal itu masih terjadi bertahun-tahun di kementerian kita,” tuturnya.

Tantangan yang sulit

Budi menyarankan, Nadiem harus mendengar semua aspirasi perwakilan pendidikan, dari dasar, menengah, hingga tinggi. Baik itu negeri ataupun swasta.

Sangat keliru, kata dia, bila Nadiem merasa cukup mendengarkan aspirasi dari pihak pendidikan tinggi negeri saja, dan menafikan peran pendidikan tinggi swasta di Indonesia, yang secara jumlah jauh lebih banyak.

Menurutnya, jika hanya pendidikan negeri yang menjadi acuan utama penilaian Nadiem terhadap kondisi pendidikan di Indonesia, maka Nadiem hanya akan menyelesaikan 25% permasalahan.

"Tetapi saya tidak yakin, dia pasti akan mendengarkan PTN (perguruan tinggi negeri) dulu daripada PTS (perguruan tinggi swasta)," ucapnya.

Bahkan, Budi menyarankan agar Nadiem lebih dahulu mendengarkan aspirasi organisasi yang dipimpinnya, yakni APTISI. Sebab, sebut Budi, APTISI punya banyak sekali catatan terhadap pemerintah terkait pendidikan.

"Kami tahu bahwa APTISI banyak tidak disukai birokrat karena kami yang selalu mengkritik. Tapi berani tidak Nadiem mendengarkan unsur dari APTISI duluan?" ucap Budi.

Sementara itu, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2018-2021, Koentjoro mengatakan, Nadiem harus memilih pembantu menteri yang tepat. Tujuannya, agar bisa menjelaskan persoalan perguruan tinggi di Indonesia secara utuh.

Hal ini penting dilakukan, supaya bisa mendorong Nadiem untuk lebih cepat memahami kondisi pendidikan tinggi di Indonesia.

“Banyak sekali persoalan yang harus diselesaikan Nadiem. Misalnya, laboratorium yang sudah lama dan hasil riset yang hanya menumpuk di perpustakaan, serta ketimpangan kualitas pendidikan tinggi,” ucap Koentjoro saat dihubungi, Senin (28/10).

Di sisi lain, anggota Komisi X DPR, Marlinda Irwanti Poernomo mengatakan, Nadiem perlu diberi kesempatan untuk bekerja memperbaiki wajah pendidikan di Indonesia. Terlebih, kapasitasnya sebagai seorang pebisnis, juga punya rekam jejak pendidikan yang bergengsi.

“Tinggal ukur saja kemampuannya nanti, misal 100 hari atau setahun kerja. Jokowi juga berjanji, kalau kinerja menterinya tidak baik, bisa diganti,” kata dia saat dihubungi, Minggu (27/10).

Menurutnya, menteri bidang pendidikan tinggi tidak harus dipimpin seorang profesor, meski nantinya dia akan membawahi profesor. Marlinda menuturkan, latar belakang pendidikan tak menjadi indikator sebuah pencapaian pendidikan di Indonesia.

Bisa jadi, kata dia, Jokowi memilih Nadiem karena ia merupakan sosok muda yang sukses membawa Gojek menjadi satu-satunya decacorn—sebutan untuk perusahaan yang nilainya lebih dari US$10 miliar—di Indonesia.

Akan tetapi, Marlinda mengingatkan, Nadiem punya tantangan yang sangat besar dalam menjalankan tugas di kabinet. Menurutnya, Nadiem memimpin beberapa bidang kementerian sekaligus, yakni pendidikan dan kebudayaan, serta pendidikan tinggi.

“Pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi punya cara dan pendekatan yang berbeda,” ujar Marlinda.

Menurut Marlinda, besarnya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi menjadi problem mendasar yang belum terpecahkan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional sebesar 5,01% atau sebanyak 6,82 juta jiwa. Tercatat, pengangguran di perkotaan lebih tinggi, yakni 6,30%, sedangkan pengangguran di perdesaan sebesar 3,45%.

Bila dilihat perbandingannya dari tahun sebelumnya di periode yang sama, angka itu memang membaik. Pada Februari 2018, TPT di Indonesia sebesar 5,13%, dan pada Februari 2017 sebesar 5,33%.

Namun di kawasan ASEAN, Indonesia menjadi negara urutan kedua tingkat pengangguran terbanyak pada Juni 2019. Filipina berada di atas Indonesia, dengan tingkat pengangguran mencapai 5,10%.

Marlinda mengatakan, besarnya jumlah pengangguran itu disebabkan minimnya keterkaitan hubungan antara pendidikan dan industri.

"Nadiem harus membuat pendidikan yang mampu melompat dengan besar, pendidikan di Indonesia itu bisa menghasilkan sarjana yang mampu bekerja sesuai dengan bidangnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Marlinda menuturkan, pendidikan tinggi sangat butuh terobosan, inovasi, dan kreativitas. Terutama usaha dalam menyesuaikan jurusan atau program pendidikan, sesuai kebutuhan pasar. Sehingga, hal itu bisa menjadi solusi untuk meningkatkan serapan tenaga kerja di Indonesia.

"Pengangguran tidak bisa diselesaikan dengan teori. Mungkin nanti ada pola kebijakan yang lebih baik lagi ke depan, sehingga perguruan tinggi harus menyesuaikan prodi-prodi yang ada dengan kebutuhan pasar," kata Marlinda.

Akan tetapi, Koentjoro mengkritisi tujuan pendidikan yang hanya berorientasi pada pekerjaan di industri. Menurutnya, hal itu justru akan meminggirkan peran perguruan tinggi, yang salah satu orientasinya adalah ilmu pengetahuan.

Oleh karenanya, Koentjoro berpendapat, Nadiem harus mampu membangun nalar kritis peserta didik di perguruan tinggi.

“Hal itu sangat berguna agar mereka dapat juga mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah,” tutur Koentjoro.

Marlinda percaya, Nadiem mampu menyelesaikan kesenjangan perguruan tinggi antara kota dan daerah, sekaligus menjadikan banyak perguruan tinggi di Indonesia mencapai world class university (universitas bertaraf internasional).

Sejauh ini, hanya ada tiga perguruan tinggi di Indonesia yang masuk jajaran 200 dan 300 terbaik. Tiga perguruan tinggi tersebut, yakni Universitas Indonesia (peringkat 296 dunia), Universitas Gadjah Mada (peringkat 320 dunia), dan Institut Teknologi Bandung (peringkat 331 dunia).

"Pendidikan harus ikut perkembangan zaman, tidak bisa lagi dengan cara lama. Nadiem mungkin memiliki pemikiran yang lebih modern, seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju," kata Marlinda.

Gagasan baru

Terlepas dari pesimisnya Budi terhadap prioritas Nadiem mendengarkan aspirasi pendidikan tinggi swasta, ia menyebut, kehadiran pendiri Gojek itu sebagai angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia.

“Kehadiran Nadiem akan mempercepat proses birokratisasi di dunia pendidikan, yang saat ini sangat lambat dan tidak transparan,” kata Budi.

Terlebih, Nadiem sangat paham perkembangan digital dan teknologi. Budi menyebut, ia akan mengkombinasikan konsep digitalisasi. Misalnya, berupa sistem online. Dengan begitu, harapannya, birokrasi akan semakin mudah dan transparan.

“Contohnya, perizinan pendirian perguruan tinggi. Kita dahulu 8 tahun perizinan mendirikan kampus baru selesai. Sekarang sudah online, hanya 15 hari kerja. Tapi itu pun masih lama. Dengan datangnya Nadiem, itu bisa hanya hitungan jam atau hari,” ujar Budi.

Di samping lambat, kata Budi, birokrasi yang berbelit juga memunculkan oknum pencari uang, yang memanfaatkan dunia pendidikan.

"Nadiem akan memutus mata rantai itu semua, jadi orang tidak bisa dipersulit lagi," ujarnya.

Dihubungi terpisah, pengamat pendidikan dari Komnas Pendidikan Andreas Tambah melihat, wajar bila terjadi kecemburuan profesor atas ditunjuknya Nadiem sebagai menteri. Sebab, menteri bidang pendidikan tinggi biasanya memang dipimpin seorang profesor.

“Apakah ini kecemburuan senior atau akademisi kita yang notabene memang sudah profesor? Bisa jadi menganggap Nadiem belum mumpuni di bidang itu,” kata Andreas saat dihubungi, Minggu (27/10).

Menurut Andreas, selama ini bidang pendidikan tinggi dipegang profesor dan latar belakang akademisi, tetapi takbisa maju. Sementara, muncul praktisi yang punya pemikiran lebih inovatif dan kreatif.

“Mungkin Jokowi mau meningkatkan sumber daya manusia kita, bukan yang hanya teoretis,” ujarnya.

Andreas mengatakan, Jokowi punya tujuan terhadap pendidikan di Indonesia, yang selama ini sukar tercapai bila dipegang akademisi atau profesor. Indonesia, kata dia, butuh sosok muda yang mampu memberikan gagasan dan inovasi segar agar pendidikan tinggi maju.

Apalagi profesor di Indonesia saat ini, sebut Andreas, sudah menginjak usia sekitar 60-70 tahun. Dengan usia yang sudah senja, akan kesulitan dalam menemukan gagasan dan konsep baru pendidikan, yang sesuai dengan perkembangan zaman.

"Kalau soal ilmu, profesor lebih jago, tetapi aplikasinya ternyata anak muda itu jauh lebih jago," kata Andreas.

Profesor, kata Andreas, juga terkadang tak memiliki keberanian untuk menerobos sesuatu yang baru. “Karena selalu berpikir masa lalu berdasarkan pengalaman hidup beliau,” ujarnya.

Andreas berharap, keberadaan Nadiem sebagai Mendikbud mendapatkan dukungan, terutama dari akademisi dan profesor.

Ia pun berharap, Nadiem bisa berkomunikasi dengan baik perihal visi dan misinya kepada akademisi di perguruan tinggi. Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu kunci untuk mendukung keberhasilan Nadiem dalam menjalankan tugas sebagai menteri.

“Tapi kembali ke Nadiem, punya kapasitas keberanian atau tidak mengkomunikasikan itu? Bisa saja Nadiem minder,” tuturnya.