Menko PMK jamin pengelolaan dana haji berjalan baik

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag), memutuskan untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia tahun 1442 H/2021 M. Ini merupakan tahun kedua tidak adanya keberangkatan haji di masa pandemi.

Keputusan ini membuat daftar tunggu calon jamaah haji menjadi lebih lama. Sebagaimana penjelasan dari Ketua BPKH, Anggito Abimanyu, jumlah daftar tunggu per hari ini sudah mencapai 5.017.000 orang. 

Dengan kondisi ini, jika per tahun kuota haji Indonesia tetap 220.000 orang, akan memerlukan waktu tunggu setidaknya 22 tahun. Namun, pemerintah berharap peniadaan pelaksanaan haji tahun ini dilihat sebagai usaha untuk menjaga keselamatan para calon jemaah haji.

Hingga saat ini, dana calon jemaah haji mencapai Rp150 triliun dan dikelola dengan sangat baik. Pemerintah menepis dana haji saat ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, memastikan, pengelolaan dana haji oleh BPKH telah berjalan dengan sangat baik. 

"Bisa kami pastikan bahwa pengelolaan dana haji dilaksanakan dengan sangat profesional, prudent, penuh kehati-hatian dan semuanya aman," kata Muhadjir, Sabtu (5/6).

Muhadjir menuturkan, kabar miring yang beredar di masyarakat terkait pengelolaan dana haji sepenuhnya tidak benar. BPKH, kata dia, merupakan badan yang independen dan profesional yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun, sehingga, pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. 

"Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman," tuturnya.

Muhadjir menjelaskan, tidak diberangkatkannya jamaah haji Indonesia untuk tahun ini mempertimbangkan kemaslahatan dan keselamatan umat di masa pandemi yang belum usai.

"Jumlah yang berangkat itu ratusan ribu. Tentu saja tidak mudah untuk mengelola mereka terutama dalam kaitannya dengan status kesehatannya," ujarnya.

Dia mengatakan, meskipun pilihan yang harus diambil pahit dan tidak menyenangkan, tetapi keputusan itu demi kebaikan masyarakat.

"Mudah-mudahan keputusan pahit ini adalah pil yang justru menjadi obat untuk kita semua. Bukan sesuatu yang haru kita sesali. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa berangkat seperti sedia kala," ucapnya.