Militer nonorganik perlu ditarik dari Papua

Penarikan militer nonorganik dari Papua, diyakini akan membuat masyarakat Papua menjadi lebih tenang.

"Dikembalikan seperti pada situasi damai, kemudian diserahkan ke pasukan organik. Kopassus dan Brimob ditarik. Cukup mempertahankan pasukan organik yang sudah mengetahui kultur dan budaya orang papua," ujar Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas, dalam sesi diskusi publik di Jakarta pada Jumat (15/11).

Pengiriman militer bukanlah langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Papua, melainkan harus ada pendekatan yang baik dan benar, seperti dialog antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua. 

Selain itu, ada beberapa tahap dalam pendekatan dialog. Tahapan pertama melakukan dialog internal antara kelompok masyarakat Papua dengan Pemerintahan Daerah (Pemda) Papua untuk menentukan perwakilan dari masyarakat Papua yang akan ikut dalam dialog dengan Pemerintah Pusat. 

Setelah itu, ada dialog sektoral, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat untuk membahas berbagai isu permasalahan di Papua, seperti isu pendidikan, ekonomi, HAM, dan lain sebagainya. 

Setelah itu baru ada dialog rekonsiliasi, yaitu dialog antara pemerintah dengan diaspora Papua atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), guna membahas masa depan masyarakat Papua. 

Sementara Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Beka Ulung Hapsara, mengakui perlu ada perbaikan dalam pendekatan terhadap masyarakat Papua

"Evaluasi total terhadap pendekatan keamanan yang ada, saya kira harus disegerakan," ujar Beka

Masyarakat Papua tidak ingin militer terus masuk ke sektor sipil, maka sebaiknya pemda mengoptimalkan fungsinya di layanan publik dan pemenuhan hak dasar warga, contohnya seperti layanan pendidikan.