Nadiem: 173 ribu guru honorer lolos seleksi PPPK

Program seleksi kompetensi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bukan hanya mengupayakan gaji setara pegawai negeri sipil (PNS). Namun, statusnya penting bagi guru honorer untuk mengakses berbagai program terkait peningkatan kompetensi.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengklaim, pihaknya telah menyediakan satu juta formasi guru honorer untuk diangkat menjadi PPPK. 

Namun, daerah hanya mengajukan 506.252 formasi. Kemudian, hanya 322.655 formasi yang dilamar guru honorer. "Jadi, masih ada 153.587 yang belum terpenuhi, ini kebanyakan daerah-daerah terpencil, yang mana masih belum cukup gurunya yang menjadi pelamar untuk bisa mengisi posisi-posisi tersebut," ucapnya dalam konferesi pers virtual, Jumat (8/10).

Menurutnya, 153.587 formasi akan dipenuhi dalam seleksi tahap II dan III yang juga digelar tahun ini. Sebab, tahap I lebih difokuskan pada guru negeri di dalam daerah dan sekolahnya sendiri.

Ia pun mengungkapkan, sebanyak 173.329 guru honorer lolos seleksi menjadi PPPK pada tahap I ini. "173.329 guru honorer akan diangkat menjadi PPPK, ini artinya dari formasi yang dilamar 53,7% dari formasi tersebut dipenuhi," tutur Nadiem.

"Bagi yang tidak lolos, jangan khawatir karena bisa mengambil tesnya lagi di tahun ini kalau mau, kalau butuh waktu belajar, bisa juga untuk tahun depan. Jadinya, setiap guru honorer diberikan 3 kesempatan untuk mengambil tes seleksi," sambungnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menemukan 'segudang' masalah dalam proses pelaksanaan tes seleksi guru PPPK.

Pertama, para guru cemas disebabkan informasi dari Panselnas yang diakses via online kurang optimal. Diperparah dengan banyak masalah yang terjadi di lapangan.

Misalnya, jelas P2G, jadwal yang mundur terus berganti, tempat lokasi tes tidak muncul, hingga kepastian soal afirmasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

"Untuk jadwal tes yang terus mundur saja sudah membuat guru honorer cemas, jadi kepikiran, jelas menguras pikiran dan energi, mengingat mereka tetap dituntut wajib melaksanakan tugas mengajar di kelas," ujar Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9).