Fikri Fadhil, 31 tahun, masih punya asa ia bisa diangkat menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun ini. Menjadi "korban" kesalahan sistem seleksi PPPK pada 2022, Fikri mengaku menyandang status honorer R4 sejak 2024.
Kode R4, kata Fikri, hanya menandakan status administrasi peserta, bukan tanda kelulusan seleksi PPPK. Peserta dengan kode itu belum berhak mengikuti proses pengangkatan sebagai guru PPK dan menerima honor sesuai statusnya.
"Sampai saat ini para guru R4 masih menuntut kejelasan dari BKN (Badan Kepegawaian Negara)," kata Fikri saat berbincang dengan Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
Persoalan guru honorer berstatus R4 bermula dari proses seleksi PPPK untuk guru honorer dengan mekanisme penilaian dan tes oleh pengawas sekolah, kepala sekolah, serta guru senior pada 2022. Setelah hasilnya keluar pada Maret 2023, banyak guru honorer senior di sekolah induk justru gagal lolos.
Guru honorer yang tidak lolos itu, kata Fikri, lantas diberikan status tanpa penempatan alias TP. Tak lama stelah itu, para guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK dikumpulkan oleh Suku Dinas Pendidikan di masing-masing kotamadya di Provinsi Jakarta.
Fikri, misalnya, dikumpulkan bersama rekan-rekannya sesama guru honorer oleh Sudin Jakarta Barat di SMA 122 Jakarta. Pada kesempatan itu, seluruh guru honorer yang tidak lolos diberi tahu jika seluruh guru honorer yang berstatus TP pada dasarnya dinyatakan lolos. Namun, tidak mendapatkan penempatan.
"Lagi-lagi kita masih bertanya, 'Kenapa kami tidak mendapat penempatan? Padahal, di sekolah induk membutuhkan guru tersebut," kata pria yang sehari-hari mengajar pendidikan jasmani dan olahraga itu.
Menurut Fikri, Sudin Jakarta Barat mengungkap "janji surga" jika guru honorer yang berstatus TP akan menjadi prioritas pada seleksi guru PPPK pada 2023. Setelah seleksi dibuka, Fikri dan ribuan guru honorer berstatus TP harus menelan pil pahit karena tidak ada formasi guru pada seleksi PPPK 2023.
Pada 2024, para guru honorer yang berstatus TP kembali diberi kesempatan mengikuti seleksi guru PPPK tahap 2. Namun, Fikri dan rekan-rekannya kembali kecewa lantaran seleksi PPPK 2024 dirancang untuk memberi afirmasi kepada guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik (serdik).
Meskipun skornya tergolong tinggi, Fikri mengaku tersingkir oleh guru yang mengantongi serdik. Fikri tak kebagian slot lantaran kuota untuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan hanya dibuka untuk 165 guru.
"Jadi, banyak yang nilai murninya justru lebih rendah dari apa yang saya dapatkan. Di sini, saya menilai ada ketidakrproporsionalan untuk penetapan afirmasi serdik. Jadi, nilai tinggi saat saat tes tidak mendapat afirmasi juga," tutur dia.
Bersama rekan-rekan guru honorer R4, Fikri menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/7) lalu. Mereka menuntut agar guru honorer R4 segera diangkat menjadi guru PPK dan dicatat dalam pangkalan data BKN.
"Kita di DKI Jakarta menolak PPPK paruh waktu. Dengan APBD terbesar, seharusnya Pemprov DKI Jakarta bisa mengangkat pegawai di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta. Kami juga meminta R4 ini didata oleh BKN. Jangan sampai kita tidak terdata oleh BKN," kata Fikri.
Cerita serupa dibagikan Mayda Hermawan, guru honorer R4 lainnya. Menurut Madya, guru honorer R4 terus-menerus menjadi korban ketidaktransparanan seleksi PPPK. Setidaknya ada 3.000 guru honorer R4 di ibu kota.
"Sebab, kami sudah bolak balik bersurat ke Menteri PAN-RB dan bahkan bertemu dengan Menteri PAN-RB. Lalu, kami bersurat juga ke Kementerian Sekretariat Negara," kata Madya kepada Alinea.id.
Namun, Madya merasa tuntutan yang disuarakan para guru honorer berstatus R4 terkesan hanya dianggap angin lalu. Terakhir, rombongan guru honorer bertemu staf Menteri PAN-RB.
"Tetapi, hasilnya tidak memuaskan buat kita para guru karena dari staf (Menteri PAN-RB) itu dia hanya bilang, 'Iya, Pak, akan kami tampung'," kata Madya.
