sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Napoleon Bonaparte divonis 5 bulan penjara atas kasus pelumuran tahi

Hakim mempertimbangkan upaya saling memaafkan antara M. Kece dengan Napoleon dalam menjatuhkan vonis.

Immanuel Christian
Immanuel Christian Kamis, 15 Sep 2022 15:42 WIB
Napoleon Bonaparte divonis 5 bulan penjara atas kasus pelumuran tahi

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pidana kurungan lima bulan 15 hari bagi terdakwa  Irjen Napoleon Bonaparte dalam kasus pengeroyokan terhadap M. Kace. Mantan Kadiv Hubinter Polri itu dinyatakan bersalah karena telah mengeroyok penista agama M Kace dengan tahi.

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte dengan pidana penjara selama 5 bulan dan 15 hari,” kata hakim dalam pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/9).

Hakim menyebut, Napoleon telah bersikap sopan selama persidangan dan bersama M Kace, keduanya telah saling memaafkan. Hal ini menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman bagi Napoleon.

Kendati demikian, hakim mengingatkan Napoleon untuk melakukan tindakan dengan mengikuti prosedur hukum apabila tidak suka dengan seseorang yang telah melukai agamanya seperti M Kace. Apalagi Napoleon adalah seorang petinggi di Korps Bhayangkara.

“Menimbang bahwa dengan demikian sebagai anggota polri dengan pangkat perwira tinggi sudah seharusnya terdakwa mengerti dan memahami respons seperti apa yang tepat dan benar jika ada seseorang yang telah melakukan penghinaan atau penistaan agama yaitu dengan menggunakan mekanisme hukum positif yang berlaku dengan melaporkannya kepada pihak berwajib,” ujar hakim.

Hakim juga mengkhawatirkan tindakan Napoleon akan menginspirasi orang lain dalam alasan untuk membela agamanya. Sementara, hal itu akan membuat kerusuhan dan kehebohan di masyarakat.

Kini sudah ada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang itu dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan tindakan penistaan agama.

“Menimbang bahwa jika perbuatan sebagaimana dilakukan terdakwa dibenarkan dengan alasan melakukan pembelaan agama, maka semua orang akan melakuakan hal-hal yang serupa dengan alasan pembelaan agama masing-masing,” ucapnya.

Sponsored

Dalam persidangan beberapa waktu lalu, pihak kuasa hukum terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte, mengaku keberatan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kliennya yang disebut melakukan pengeroyokan terhadap M. Kace di sel tahanan. Keberatan itu disampaikan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan eksepsi, Kamis (7/4).

Kuasa Hukum Napoleon, Eggi Sudjana, memohon kepada majelis hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sela yang amarnya berisi enam poin. Apabila tidak, ia mengaku akan berdoa supaya memberikan azab.

"Kita sudah sangat jelas menguraikan ilmu hukum tapi akhirnya biasanya kalau ini pesanan, ini order, pasti yang mulia memutuskan menolak kita, jika itu terjadi yang mulia, ini bulan puasa doa diijabah oleh Allah. Saya minta oleh Allah diazab kalian semua ini oleh Allah dan sampai keturunannya karena menyengsarakan orang," kata Eggi setelah pembacaan eksepsi dalam sidang, Kamis (7/4).

Ia menyebut, kliennya bertindak dalam konteks membela agama, sehingga tidak sepatutnya dihukum. Eggi pun meminta hakim untuk menggunakan akal dan nuraninya untuk membebaskan kliennya.

Untuk diketahui, enam poin dalam eksepsi itu, yakni pertama menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Napoleon Bonaparte. Kedua, menyatakan batal surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor registrasi perkara: PDM/40/JKTSL/02/2022, Tanggal 10 FEBRUARI 2022 dengan segala akibat hukumnya atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima.

Ketiga, mencoret perkara registrasi Nomor: 208/Pid/2022/PN.JKT.SEL dari daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudin pada poin keempat, pihaknya meminta majelis hakim untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar segera membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa Irjen. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., dari Rumah Tanahan Negara setelah putusan ini dibacakan.

Pada poin kelima, pihaknya juga meminta kepada majelis hakim untum memulihkan hak Napoleon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Terakhir, membebankan biaya perkara pada Negara.

"Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini," ujar Eggi.
 

Berita Lainnya
×
tekid