sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Normalisasi sungai di Jakarta mandek?

Salah satu solusi untuk mengatasi banjir di Jakarta adalah normalisasi Sungai Ciliwung.

Akbar Persada Annisa Saumi Laila Ramdhini
Akbar PersadaAnnisa Saumi | Laila Ramdhini Jumat, 04 Jan 2019 16:28 WIB
Normalisasi sungai di Jakarta mandek?

Jalan terus

Berbeda dengan pernyataan Bambang, Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta Teguh Hendarwan justru mengatakan, program pengendalian banjir dengan menormalisasi sungai tetap berjalan. Bahkan, program ini masuk ke dalam kegiatan strategis daerah, selain program pengolahan air bersih dan limbah di ibu kota.

Teguh menuturkan, pada 2018 pihaknya sudah menggelontorkan Rp900 miliar untuk pembebasan lahan ratusan bidang tanah di bantaran Sungai Pesanggrahan, Sunter, Ciliwung, dan Cipinang.

"Itu merupakan program strategis nasional yang sudah ditunggu-tunggu Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)," katanya kepada reporter Alinea.id, Jumat (4/1).\

Pintu Air Manggarai, Jakarta, masih normal. (Alinea.id/Annisa Saumi).

Pada 2018, Teguh menyampaikan, pihaknya juga sudah menuntaskan pembebasan lahan di Krematorium Cilincing, Kalibaru, Jakarta Utara untuk pembangunan tanggul laut, dengan mekanisme bagi hasil. Kesepakatan antara pemerintah dengan pemilik lahan menghabiskan dana sebesar Rp27 miliar.

"Saya sudah bersurat kepada Kemen PUPR supaya di tahun ini (2019) segera dibangunkan polder untuk proses penanganan banjir selanjutnya," ujar Teguh.

Sponsored

Tahun ini, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menganggarkan Rp850 miliar untuk menangani masalah banjir. Perinciannya, Rp500 miliar untuk menuntaskan program normalisasi dan Rp350 miliar untuk naturalisasi di waduk, situ, dan embung.

Selanjutnya, Tegus menjelaskan, Rp500 miliar itu akan dikeluarkan untuk melanjutkan normalisasi di empat sungai yang sudah dikerjakan sejak 2018. Anggaran itu juga dialokasikan untuk membebaskan 16 bidang tanah di Cipinang Melayu, Jakarta Timur.

“(Pembebasan lahan itu) sesuai perintah langsung Gubernur Anies Baswedan saat meninjau banjir di kawasan tersebut beberapa waktu lalu,” kata Teguh.

Normalisasi, kata Teguh, akan dikejar terus pada 2019. Dia mengaku, pekerjaan ini tak mudah, karena lahan yang akan dibebaskan bukan hamparan tanah yang bisa langsung dibayar. Namun, ada persoalannya, seperti kelengkapan surat-surat, dan lain sebagainya.

Berita Lainnya
×
tekid