close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
 Konferensi pers Hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Ombudsman Terkait Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kamis (25/8) (Alinea.id/Gempita Surya)
icon caption
Konferensi pers Hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Ombudsman Terkait Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kamis (25/8) (Alinea.id/Gempita Surya)
Nasional
Kamis, 25 Agustus 2022 17:44

Ombudsman temukan dugaan praktik 'jalur khusus' di penerimaan peserta didik baru

Temuan khusus lainnya, kata Indraza, yakni terkait protokol kesehatan pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
swipe

Ombudsman RI menemukan adanya dugaan penyelewengan dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Akademik 2022. Salah satu temuan Ombudsman yakni adanya penambahan jalur pendaftaran berupa 'Zonasi Khusus.'

"Jalur khusus itu banyak, mulai dari jalur titipan dari partai, LSM. Ini juga masih banyak temuan jalur khusus yang diperuntukan untuk memasukan anak-anaknya ke sekolah tertentu," kata anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (25/8).

Selain itu, lanjut Indraza, ada juga pendaftaran PPDB di luar jalur yang sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Diungkapkan Indraza, pihaknya pernah menemukan ketidaksesuaian kuota penerimaan dalam PPDB dengan jumlah peserta didik yang diterima saat pendaftaran ulang.

"Kami juga pernah menemukan, ketika ada 300 jumlah kuota yang disediakan yang diperebutkan dalam jalur PPDB, ternyata ketika hari pendaftaran ulang kami menemukan ada 360 orang. Jadi ada 60 orang yang menjadi peserta tambahan, yang ternyata mereka melakukannya baik saat pendaftaran itu, atau cara-cara lain di luar jalur yang ada," ungkap Indraza.

Lebih lanjut, jelas Indraza selain penerimaan melalui jalur khusus, pihaknya juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah ruang kelas dengan siswa yang diterima. Kelebihan jumlah siswa yang diterima mengakibatkan kurangnya jumlah kelas, sehingga siswa harus belajar masuk ke kelas lain, ke perpus dengan lesehan, dan kelas dengan kondisi tidak layak.

"Jadi ada beberapa sekolah yang memaksakan menambah jumlah murid. Hal itu untuk mengejar mereka mendapatkan dana-dana BOS dari pemerintah," terangnya.

Temuan khusus lainnya, kata Indraza, yakni terkait protokol kesehatan pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Menurutnya, banyak sekolah yang tidak acuh terhadap protokol kesehatan, sehingga ketika PTM dimulai, kasus Covid-19 meningkat dan banyak ditemukan di kluster pendidikan.

Pihaknya juga menyoroti terkait PPDB di lingkungan madrasah. Indraza menyebut, pelaksanaan PPDB di madrasah dinilai minim pengawasan, sehingga praktik permintaan uang secara ilegal terus berjalan, seperti adanya uang seragam, uang panjar komite, uang osis, dan sebagainya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Ombudsman memberikan saran kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) untuk melakukan penyesuaian regulasi PPDB tahun mendatang. Selain itu, Mendikbud Ristek didorong agar permasalahan PPDB di lapangan tidak terulang lagi.

"Memastikan pemerataan ketersediaan fasilitas pendidikan dengan mutu setara di berbagai wilayah, khususnya di daerah padat penduduk," pungkas Indraza.

img
Gempita Surya
Reporter
img
Fitra Iskandar
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan