Pemprov DKI siapkan sistem online Program Pangan Murah

Hingga kini mekanisme tersebut masih dirancang.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta menghentikan sementara Program Pangan Murah untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan. Hal itu bisa memperparah penyebaran coronavirus baru (Covid-19).

"Kami hentikan sebelum masa PSBB (pembatasan sosial berskala besar) hingga saat ini karena itu, kan, terjadi kerumunan," kata Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPKP Jakarta, Bambang Purwanto, saat dihubungi Alinea.id, Selasa (28/4).

Program Pangan Murah menyasar masyarakat penerima bantuan. Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), misalnya. 

Juga petugas prasarana dan sarana umum (PPSU), pegawai harian lepas (PHL) berpendapatan upah minimum provinsi (UMP), guru honorer, dan penghuni rumah susun (rusun) pemprov.

Penyalurannya digelar setiap bulan di gerai PD Dharma Jaya, pasar tradisional milik Perumda Pasar Jaya, JakGrosir, JakMart, gerai kewirausahaan terpadu, rusun, dan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Diadakan tiap Senin-Sabtu, pukul 08.00-17.00. 

Sejumlah komoditas dijual "harga miring". Daging sapi Rp35.000 per kilogram, daging kerbau Rp30.000 per kilogram, daging ayam Rp8.000 per kilogram, telur ayam Rp10.000 per 15 butir, beras Rp30.000 per lima kilogram, ikan kembung Rp13.000 per kilogram, dan susu ultra high temperature process (UHT) Rp30.000 per karton.

Sementara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menerapkan PSBB selama dua pekan per 10 April 2020. Karena dianggap kurang efektif, diperpanjang 28 hari dan berlaku hingga 22 Mei.

Jika pola lama dilanjutkan, ungkap Bambang, dikhawatirkan memperparah pandemi Covid-19 di Ibu Kota. Apalagi, banyak masyarakat belum tertib menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak (physical distancing).

"Kami enggak berani ngambil resiko. Dalam distribusi Pangan Murah, umumnya masyarakat, kan, sulit dikendalikan. Jadi kami takut mereka tertular," jelasnya.

Sistem ganjil-genap pun sempat diterapkan pada 16 Maret, di mana hanya dilayani penerima manfaat sesuai tanggal dan nomor terakhir pada kartu. Ternyata, ungkap dia, "tidak menyelesaikan masalah."

DKPKP kini sedang mempersiapkan mekanisme pendistribusian dengan tepat. Rencananya, menerapkan pemesanan secara daring (online) dan melibatkan ojek berbasis aplikasi atau ojol sebagai kurir.

"Kita kasih solusi terbaik dengan cara online. Mereka bisa pesan Pangan Murah itu tanpa harus datang ke pasar," ucapnya.

Bambang melanjutkan, beban biaya pengantaran akan ditanggung Pemprov Jakarta. Apabila sistem telah selesai, distribusi Pangan Murah kembali dilakukan. "Kami juga enggak mau mereka ada masalah."

Dirinya mengingatkan, Program Pangan Murah berbeda dengan bantuan sosial (bansos) yang diberikan secara cuma-cuma. Dengan demikian, penyalurannya tidak bisa sama, dilakukan dengan melibatkan RT/RW.

"Bansos, itu langsung diberikan kepada warga. Kalau ini harus ada mesin dan alat transaksi, apalagi kalau secara aturan kami diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," tuntasnya.