Pendaftaran CPNS dan PPPK ditunda, DPR minta BKN koordinasi daerah

Anggota Komisi II DPR Junimart Girsang, sepakat dengan keputusan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang menunda pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurut Junimart, sejauh ini kuota CPNS, PPPK nonguru dan guru 2021 di daerah masih sangat minim dari jumlah kebutuhan masing-masing daerah.

"Kami apresiasi penundaan pendaftaran CPNS dan PPPK oleh Kemenpan-RB dan BKN, berdasar kepada regulasi-regulasi menyangkut beberapa pengaturan pengadaan CPNS, PPPK Non Guru dan Guru 2021 ini," kata Junimart kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/5).

Junirmat mengatakan, melalui penundaan ini Kemenpan-RB dan BKN memiliki kesempatan melakukan usulan revisi penetapan kebutuhan formasi oleh beberapa instansi. Dengan demikian, kuota formasi kebutuhan di daerah dapat bertambah. Misalnya, dari yang sebelumnya hanya 1.500 orang meningkat menjadi 2.500 orang.

"Sebagai contoh, ketika Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, secara langsung gubernurnya menitip pesan kepada saya, bermohon untuk penambahan kuota CPNS menjadi 2.500 sampai 3.000 orang. Kuota dari pusat hanya 1.500 orang yang sudah pasti kurang mendukung kelancaran pelayanan publik untuk Provinsi Riau. Demikian juga untuk beberapa daerah dan kabupaten/kota juga banyak yang memohon penambahan kuota," jelasnya.

Oleh karena itu, Politisi PDI Perjuangan ini mendesak Kemenpan-RB dan BKN dalam tenggang waktu penundaan ini, segera membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemerintahan provinsi, kabupaten/kota untuk penambahan kuota formasi CPNS dengan memerhatikan anggaran yang tersedia dari APBN.

Khusus untuk PPPK, Junimart menekankan agar pemerintah pusat wajib untuk memperhatikan penerimaannya. Menurut dia, banyak calon PPPK non guru dan guru yang sudah mengantri cukup lama. Sama halnya untuk honorer K2, pemerintah pusat diharapkannya bersikap cerdas menyikapi dan mengakomodir para tenaga honorer kategori dua (THK2) itu.

Selain itu, dirinya juga meminta Kemenpan-RB dan BKN, KASN mewaspadai mafia penerimaan CPNS, PPPK dan honorer K2.

"Dengan cara membentuk panitia yang siap secara sumber daya manusia dan sistem penerimaan yang transparan, dengan melibatkan instansi lain dan memanfaatkan teknologi IT yang online," pungkasnya.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana telah memastikan penundaan pendaftaran CPNS dan PPPK yang seharusnya dimulai pada Senin (31/5). Penundaan dilakukan dengan alasan terkendala tahapan usulan revisi penetapan kebutuhan formasi, yang hingga hari ini masih belum selesai dilakukan.

Selain itu, masih ada beberapa peraturan pengadaan CPNS, PPPK nonguru, dan PPPK guru 2021 yang belum ditetapkan pemerintah sehingga pendaftarannya, dipastikan belum dibuka pada bulan ini.