sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pengusaha berbagai sektor disebut dukung RUU Cipta Kerja

Fadjroel Rachman memastikan, RUU Cipker akan memangkas aturan yang mempersulit aktivitas ekonomi.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Kamis, 23 Jul 2020 17:11 WIB
Pengusaha berbagai sektor disebut dukung RUU Cipta Kerja

Juru bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman, menyatakan, tujuan deregulasi melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipker) didukung pengusaha dari berbagai bidang. Pernyataan disampaikannya saat menjadi penanggap rilis survei Indikator Politik Indonesia, Kamis (23/7).

"Dari hasil survei ini bisa dikatakan, bahwa kebijakan yang saat ini diambil oleh pemerintah terkait perubahan pada organisasi dan regulasi melalui omnibus law RUU Cipta Kerja ini didukung penuh para pengusaha," katanya dalam keterangan tertulis, beberapa saat lalu. 

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, sebanyak 44% responden–para pengusaha di tujuh bidang dari empat skala usaha–beranggapan, aturan yang ada terkait bidangnya mempersulit kegiatannya.

Hal itu, menurut Fadjroel, memengaruhi dukungan pengusaha terhadap penyusunan dan pengesahaan RUU Cipker. Alasannya, regulasi bakal memangkas aturan-aturan yang mempersulit aktivitas ekonomi. "Terutama oleh para pengusaha mikro, kecil, dan menengah."

Sponsored

Pada kesempatan sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, melihat, cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kekondusifan iklim investasi dan kemudahaan berusaha belum dirasakan sepenuhnya oleh pengusaha.

"Angka antara yang menilai mempermudah dan mempersulit terpecah. Yang menilai aturan mempermudah ada sekitar 47,6% dan yang mempersulit 45,4%. Ini bisa dikatakan deregulasi dan debirokratisasi yang diinginkan Presiden belum sepenuhnya terjadi," jelasnya.

Survei ini menyasar pendapat pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan dan kelautan, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dari skala mikro hingga besar terkait kinerja kabinet dan ekonomi saat pandemi coronavirus (Covid-19). Melibatkan 1,200 responden melalui sambungan telepon.

Berita Lainnya