sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Perebutan kekuasaan Rektor Unpad Bandung tak kunjung rampung

Pemilihan rektor Universitas Padjadjaran Bandung (Unpad) belum kunjung rampung.

Sukirno
Sukirno Senin, 24 Des 2018 00:14 WIB
Perebutan kekuasaan Rektor Unpad Bandung tak kunjung rampung

Pemilihan rektor Universitas Padjadjaran Bandung (Unpad) belum kunjung rampung.

Pemilihan pemimpin perguruan tinggi semestinya memilih pemimpin yang bermanifestasi dalam pertarungan gagasan pemikiran bervisi dan program yang akan dilakukan bila terpilih sebagai rektor disertai track record positif sebagai latar belakang. 

Dalam momen yang sama, Universitas Padjadjaran periode 2019-2024 hingga saat ini belum selesai. Padahal, terpilihnya rektor baru harus sudah ada paling lambat tiga bulan sebelum masa akhirnya rektor saat ini.

Tahapan proses Pilrek Unpad puncaknya seharusnya berakhir pada 27 Oktober 2018 di mana Majelis Wali Amanat (MWA) memutuskan satu nama dari peringkat tiga besar Calon Rektor (Calrek) yang sudah terseleksi.

Namun, pada saat sidang pleno penetapan Calrek menjadi Rektor di Gedung Magister Unpad terlihat adanya membuat keputusan menunda alasannya ada tahapan yang tidak dilalui sehingga dianggap cacat.

Terdapat Calrek yang memiliki catatan track record yang dikategorikan buruk bilamana terpilih sebagai seorang rektor. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Obsatar Sinaga atau yang akrab disapa Obi. 

Dia mulai menonjol terlebih adanya surat pernyataan dari sang mantan istri kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan peninjauan kembali sang mantan suami untuk dijadikan orang nomor satu di Universitas Negeri di Bandung, Jawa Barat tersebut.

Hal ini karena Obi diduga pernah melakukan sejumlah tindakan tercela salah satunya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Sponsored

Meski kuasa Hukum Obsatar Sinaga telah mengklarifikasi kasus tersebut dengan laporan Kepolisan terkait KDRT telah dicabut. Penilaian lain diberikan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Komisioner Komnas Perempuan, Azriana mengatakan pemilihan Obsatar Sinaga sebagai Calon Rektor harus dihentikan mengingat kasus KDRT bukanlah kasus ringan dan bagi pelakunya tidak boleh diberikan kesempatan kembali.

”Sebaiknya ada yang menyampaikan keberatan juga kepada panitia pemilihan. Hal ini tidak boleh dibiarkan karena tentunya akan berpotensi kejadian serupa dan bila terjadi bukan hanya pribadi yang tercoreng namun civitas akademi pun akan menjadi rusak,” kata Azriana dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu. 

Tidak hanya Komnas Perempuan Sesepuh Jabar, Alumni Unpad, dan beberapa kelompok paguyuban Sunda mengecam Majelis Wali Amanat (MWA) yang meloloskan salah satu calon rektor Unpad, Obsatar Sinaga.

Rekam jejak Obsatar terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang telah tersebar di media sosial membuat citra Unpad memburuk.

Salah satu sesepuh, Dindin S. Maolani mengatakan tuduhan KDRT yang terlanjur tersebar di media massa dan media sosial bukan hal sepele. Pasalnya, Obsatar juga mendapatkan suara terbanyak saat pemilihan tiga bakal calon rektor Unpad.

“Ini persoalan nama Unpad. Sebagai atikan sejarah untuk urang Sunda. Cari rektor Unpad karena menyandang nama Padjajaran. Sehingga teman-teman merasa ini harus diluruskan. Siapa pun yang ujungnya akan memilih rektor, kasus pelaporan mantan istri diduga KDRT tidak boleh dibiarkan,” katanya bersama para sesepuh, alumni Unpad, dan beberapa kelompok kesundaan waktu lalu. 

Menurutnya, Unpad memiliki sejarah yang panjang melibatkan Jabar dan orang Sunda. Sehingga, masalah ini perlu ditindaklanjuti supaya rektor Unpad ke depan tidak memiliki kasus yang melanggar etika.

Tidak hanya itu,  Calrek Atip Latipulhayat, salah satu calon yang menyoroti Perppu Ormas saat terjadinya perseturuan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang anti Pancasila. 

Dalam kesaksiannya, pakar hukum Unpad ini terlihat vokal diduga untuk membela ormas tersebut dan menuturkan tidak dibenarkan jika pemerintah yang membuat peraturan, kemudian mereka sendiri yang memvonis seseorang bersalah. Sikap pemerintah seperti itu adalah bentuk pelanggaran hukum.

“Pemerintah, dia yang membuat UU kemudian yang meng-acc siapa saja yang melanggar HAM, melanggar Pancasila, jelas itu pelanggaran hukum. Kalau HTI melanggar Pancasila, buktikan,” terang Atip.

Sementara, Calon rektor dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Aldrin Herwany, hanya bisa bercita­cita menjadikan Unpad sebagai universitas riset berdaya saing internasional. 

Aldrin berjanji, jika ia terpilih nanti, Unpad tidak lagi berlangganan jurnal internasional paket hemat. Ia ingin mahasiswa dan dosen mendapat akses lebih besar ke penelitian internasional.

”Saya tidak mau dosen dan mahasiswa Unpad mengemis username dan password ke universitas lain. (Langganan jurnal internasional) Mahal, biar saja mahal, harus bisa,” tutur Aldrin 

Pilihan Terbaik

Perwakilan Aliansi Peduli Unpad, Andreas menuding molornya agenda Pilrek disengaja. Dia mengatakan, tiga calon rektor yang sudah lolos seleksi tidak dikehendaki oleh ketua MWA. Menurutnya, ketua MWA menginginkan rektor petahana kembali memimpin Unpad.

"Sejelek apapun track record tiga calon rektor yang lolos seleksi, pasti dari mereka ada yang terbaik dan catatan bersih," tandasnya.

Namun demikian dirinya berharap rektor yang terpilih adalah benar-benar kandidat terbaik, memiliki prestasi yang positif tanpa ada track record yang menurunkan citra baik universitas.

"Sejelek apapun pasti ada yang terbaik Saya harap yang terpilih adalah benar-benar  yang terbaik minum dengan catatan yang dapat memalukan universitas," kata dia. 

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat (MWA) Erri N Megantara mengatakan, salah satu faktor yang membuat proses penetapan rektor Unpad terkatung-katung adalah tidak tegasnya Rudiantara selaku ketua MWA Unpad.

Menurut Erri, Rudiantara terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai menteri Komunikasi dan Informasi di Jakarta.

“Selama ini selalu saya yang turun. Harapan kami ketua juga menginformasikan kepada anggota (terkait proses pemilihan rektor). Anggota tidak pernah dikasih tahu progresnya sampai di mana,” jelasnya.

Meski demikian, selaku bagian dari MWA, Erri optimistis bahwa rektor Unpad bakal terpilih sebelum tenggat waktu 13 Januari 2018 mendatang sesuai kesepakatan.

“Semua harus bersatu, pilrek ini harus segera mendapatkan titik terang, jangan terlalu lama berdilema karena akan menjatuhkan citra universitas, segera tetapkan calon yang terbaik, ” imbuhnya.