Perlu kerja sama lingkup ASEAN untuk ungkap kejahatan TPPO

Isu tindak pidana perdagangan orang atau TPPO penting dikawal bersama-sama setidaknya di level Asia Tengah. Ini untuk memberi peringatan keras kepada sindikat TPPO bahwa negara-negara di Asia tengah serius melakukan pemberantasan perdagangan orang.

Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menerangkan, dia menemukan berbagai macam alasan para korban tergiur bekerja di Filipina dan terjebak dalam sindikat TPPO. Mereka direkrut untuk menjalankan berbagai peran dalam perusahaan online scam tersebut, sebagai marketing, customer service, penerjemah, model, dan juga divisi personalia.

Ia terbang ke Filipina untuk menemui secara langsung 140 warga negara Indonesia (WNI) korban perusahaan online scam yang bulan lalu telah dapat diselamatkan kepolisian setempat dalam operasi membebaskan 2.714 orang yang berasal dari 18 negara.

Kehadiran dia di Filipina untuk memastikan proses pemulangan korban ke Indonesia berlangsung dengan lancar.

"Setidaknya ini pesan kepada para pelaku atau sindikat bahwa negara-negara ASEAN sangat serius menyikapi isu ini," tegas dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/7). 

Christina menerangkan, perusahaan perekrut WNI itu adalah Xinchuang Network Technology Inc (alias Hong Tai). Ia menemui para korban di Las Pinas City ditemani Atase Kepolisian KBRI Manila dan pejabat terkait lain.

Christina meyakini WNI korban TPPO dengan modus serupa di Filipina masih banyak dan butuh pengungkapan lebih lanjut. Lantaran itu, ia mendorong kerja sama lingkup ASEAN agar kasus seperti ini lebih banyak lagi diungkap. 

"Karena kami meyakini korbannya masih banyak sekali. Di Kamboja dan Laos itu juga sangat banyak. Perlu diungkap semua," kata dia.

Selain itu, ia mengakui penanganan oleh pihak KBRI Manila untuk memastikan pemulangan mereka sudah dilakukan maksimal. Termasuk kerja sama KBRI Manila dengan pihak-pihak terkait di Filipina antara lain Biro Imigrasi dan Kepolisian Filipina.