PKS dukung pembentukan Pansus Jiwasraya

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan partainya mendukung pembentukan panitia khusus atau pansus, untuk mengungkap persoalan yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menyebabkan perusahaan gagal bayar atau default atas polis produk JS Saving Plan senilai Rp12,4 triliun. Menurutnya, pansus layak dibentuk karena kasus tersebut menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, yaitu sekitar Rp13,7 triliun. 

"PKS setuju dan sangat mendukung, bahkan sudah dua hari ini Ketua Fraksi PKS menyampaikan setuju, sekaligus mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya Gate," kata Hidayat di kompleks Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (30/12).

Dia mengatakan, pembentukan pansus diperlukan untuk mengungkap apa yang terjadi pada perusahaan pelat merah tersebut. Selain menyebabkan kerugian pada keuangan negara yang sangat besar, 5 juta orang nasabah juga dirugikan dalam kasus ini.

Hidayat yang juga Wakil Ketua MPR RI mengatakan, kasus Jiwasraya harus dibongkar hingga tuntas. Menurutnya, pembentukan pansus penting untuk mengungkap sisi lain dalam perkara tersebut, seiring dengan proses hukum yang tengah berlangsung di Kejaksaan Agung.

"Kalau hanya melalui pendekatan hukum itu sisi-sisi yang lebih dalamnya tidak bisa diangkat, karena mungkin hanya formalitas siapa salah. Mengapa bersalah? Tidak akan diungkap di sana," ujarnya.

Hidayat menerangkan, pembentukan pansus merupakan upaya mengungkap kasus tersebut dari sisi politik. Menurutnya, DPR perlu turun tangan agar peristiwa serupa tidak terulang. Pembentukan pansu juga menunjukkan komitmen DPR RI dalam melakukan kontrol serta pengawasan dalam pemberantasan kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Dia optimistis Pansus Jiwasraya akan terbentuk dan proses politik yang dia maksud dapat berjalan. "Beberapa partai sudah menyampaikan sikap setuju. Hal ini sudah melampaui karena pengusulannya hanya diperlukan 40 orang anggota DPR," kata Hidayat.

Hidayat juga menegaskan bahwa pembentukan Pansus Jiwasraya dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik kepada asuransi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan mengembalikan uang para nasabah.

Persoalan di Jiwasraya bermula saat perusahaan itu menerbitkan produk asuransi JS Savings Plan yang menawarkan guaranteed return 9-13%, selama 2013 hingga 2018  dengan periode pencairan setiap tahun. Sebagian pihak memandang tawaran produk tersebut  tak masuk akal, sebab return yang dihasilkan lebih besar dibanding tingkat bunga deposito dan lainnya.

Pada Oktober 2018, Jiwasraya menunda pembayaran klaim produk asuransi JS Saving Plan yang dijual melalui bank mitra sebesar Rp802 miliar. Saat itu, Jiwasraya menyatakan pemenuhan pendanaan  untuk pembayaran masih diproses. 

Namun celakanya, hingga kini perseoraan masih belum mampu memenuhi kewajiban, hingga polis jatuh tempo atas produk tersebut pada Oktober-Desember 2019 mencapai sekitar Rp 12,4 triliun. (Ant)