Scroll ke atas untuk melanjutkan

Presiden sebelum menyampaikan Pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Dalam Rangka HUT Ke-75 Proklamasi Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2020), di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Provinsi DKI Jakarta. Foto setkab.go.id/DPR

Nasional

Jumat, 14 Agustus 2020 16:29

Pidato kenegaraan Presiden Jokowi, PKS: Masalah hukum banyak yang tak diungkap

Minimnya pembahasan persoalan hukum, mengesankan tiada itikad baik pemerintah untuk melakukan perbaikan.

Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengangkat isu penegakan hukum. Sejak Indonesia merdeka selama 75 tahun masih terjadi ketidadilan hukum.

Anggota Komisi III DPR, Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Albahsyi menilai, dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi terlalu banyak hal yang belum diangkat mengenai kondisi Indonesia di 75 tahun.

Menurut dia, paling tidak dalam posisi masalah hukum. "Yah, terlalu banyak yang tidak terungkap dan tidak ada kelihatan ikhtiar untuk semangat penyelesaian permasalahan," kata Aboe Bakar, setelah mengikuti sidang tahunan MPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (13/8).

Menurut dia, minimnya pembahasan terkait persoalan hukum, mengesankan tiada itikad baik pemerintah untuk melakukan perbaikan. "Pidato ini oke-oke aja sebagai pidato, tapi kementerian dan DPR harus terus lebih memfollow up dan menegakkan hal-hal yang belum terungkap oleh presiden kita," tutur Aboe.

Sebelumnya, dalam pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi menyinggung berbagai persoalan. Mulai dari dampak Covid-19 di bidang sosial-ekonomi hingga permasalahan hukum. Sayangnya, Presiden Jokowi tidak merinci persoalan di bidang hukum. Ia hanya menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.