sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PKS usul pembentukan kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur

Pendapat itu dilontarkan karena pemerintah dianggap gagal menyelesaikan persoalan di "Bumi Cenderawasih" dalam 10 tahun terakhir.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Rabu, 13 Jan 2021 08:50 WIB
PKS usul pembentukan kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Anggota Komisi I DPR, Sukamta, menilai, pendekatan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua belum menyentuh akar masalah, seperti diskriminasi, rasialisme, pelanggaran HAM, serta pembangunan yang dianggap tidak menyejahterakan orang asli Papua (OAP).

Pernyataan itu menanggapi tewasnya seorang prajurit TNI, Prada Agus Kurnia, pascakontak senjata dengan Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

"Yang masih menonjol pendekatan keamanan. Ini penting, namun persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (13/1).

"Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. Saya yakin, mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah. Ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," sambungnya.

Sukamta merasa konflik di Papua harus segera diakhiri. Pasalnya, sudah banyak nyawa melayang sia-sia dan kerugian mencapai triliunan rupiah. Jika terus berlanjut, negera dianggap gagal menjalankan tugasnyaa di "Bumi Cenderawasih."

"Lagi-lagi kami harus menyampaikan, bahwa negara gagal hadir di tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik, namun semakin memburuk," tegasnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini lalu menyoroti kebijakan otonomi khusus (otsus) Papua. Menurutnya, cara itu tidak efektif mengingat banyaknya nyawa yang melayang dan anggaran besar telah digelontorkan.

"Klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otsus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti," terangnya.

Sponsored

Karenanya, Sukamta mendesak pemerintah segera menyatukan desk Papua di berbagai instansi dalam satu koordinasi di bawah presiden langsung. Pemerintah pun perlu membuat satu kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur.

"Hal ini perlu segera dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif. Sehingga, rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang," ucap dia.

Terlepas dari itu, Sukamta turut berdukacita atas tewasnya Prada Agus Kurnia setelah diserang TPNPB-OPM. "Saya secara pribadi dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, turut berduka cita atas meninggalnya Prada Agus Kurnia. Semoga Prada Agus Kurnia diberikan balasan terbaik oleh Tuhan dan keluarga diberikan kesabaran, aamiin," tandasnya.

Prada Agus Kurnia gugur pascakontak senjata dengan TPNPB-OPM. Insiden terjadi di Distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Minggu (10/1).

Korban tewas setelah tertembak di bagian punggung. Kematian Prada Agus Kurnia menyusul 46 anggota TNI yang telah lebih dulu gugur selama menjalankan tugas dalam konflik berkepanjangan di Papua.

Berita Lainnya