sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Polri pastikan tidak semua daerah di Papua diserang KKB

Empat wilayah rawan KKB, yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Nduga.

Ayu mumpuni
Ayu mumpuni Selasa, 22 Jun 2021 19:07 WIB
Polri pastikan tidak semua daerah di Papua diserang KKB

Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri memastikan, tidak seluruh wilayah di Papua yang mendapatkan serangan Kelompok Kriminal Teroris Bersenjata (KKTB).

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, ancaman kerawanan di wilayah Papua memang berbeda dari provinsi lainnya. Namun, sebenarnya ancaman itu hanya terjadi setidaknya di empat daerah saja.

“Tidak semua wilayah di Papua terjadi kekerasan bersenjata. Hanya di beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga, dan Mimika,” ujar Argo dalam keterangan resminya, Selasa (22/6).

Ditambahkan Argo, memang tidak dapat dipungkiri persoalan di Papua juga mengenai kesejahteraan masyarakatnya. Dengan luas wilayah cukup besar, pembangunan manusia di Papua masih rendah.

“Provinsi Papua mempunyai wilayah yang cukup luas, karakterisnik unik dan memiliki kekayaan alam melimpah. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua adalah yang paling rendah di Indonesia,” kata Argo.

Berdasarkan penjelasan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, KKB memang masih terus melakukan aksi penyerangan. Namun, Satgas Nemangkawi disebutnya sudah memetakan dengan baik seluruh KKB beserta wilayahnya.

Wakapolri menyebut, terdapat empat wilayah rawan KKB, yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Nduga. Sedangkan Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai lokasi pembunuhan Kasubsektor Oksamal tidak masuk dalam daftar wilayah rawan.

"Di Kabupaten Intan Jaya terdapat tiga KKB, yakni pimpinan Sabrianus Waker, Undius Kogoya dan Lewis Kogoya. Di Kabupaten Puncak ada Goliat Tabuni, Lekagak Telenggen, Peni Murib, dan Ando Waker. Di Mimika ada Joni Botak. Lalu di Nduga ada Egianus Kogoya," ujarnya dalam rapat kerja bersama DPR pada Kamis (27/5).

Sponsored
Berita Lainnya