PPP dorong pemerintah bebaskan WNI sandera Abu Sayyaf

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong pemerintah untuk segera bertindak membebaskan Warga Negara Indonesia (WNI), yang hingga kini masih disandera oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di selatan Filipina.

Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Achmad Baidowi menyarankan pemerintah segera memikirkan langkah serius guna membebaskan ketiga WNI tersebut. Ia memberikan contoh, lewat cara pendekatan diplomasi yang prefentif dengan Filipina maupun kelompok Abu Sayyaf secara langsung.

"Pertama, dengan menggunakan soft diplomacy. Jadi diplomasi, hubungan diplomasi yang harus preventif dan lunak untuk membebaskan WNI kita dengan kelompok dan negara yang bersangkutan," kata pria yang akrab disampa Awiek di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Awiek menerangkan, pemerintah harus menjadikan kasus ini sebagai pelajaran dan bahan evaluasi. Hal yang perlu dievaluasi misalnya dengan cara mengoptimalkan kembali monitoring setiap WNI yang hendak berkunjung ke luar negeri.

Sebelum WNI ke luar negeri, kata Awiek, sebaiknya pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Ditjen Keimigrasian, lebih dulu menginformasikan kondisi dan situasi di negara yang ingin dituju para WNI. 

"Paling tidak, ketika WNI tersebut ingin ke luar negeri beri gambaran. Kira-kira kondisi dan situasi politik di negara tujuannya seperti apa," ucap dia.

Dia menambahkan, jika pendekatan diplomasi tidak bisa dilakukan, mau tidak mau harus ada operasi militer bersama. Menurut Awiek, masalah ini harus dibicarakan oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Yang jelas Indonesia tidak bisa ngapa-ngapain di luar negeri. Kita bisa melaksanakan operasi itu bersama dengan negara lain di bawah payung PBB," sambungnya.

Untuk diketahui, sejak September 2019, tiga WNI menjadi sandera kelompok teroris Abu Sayyaf yang diculik dari Lahad Datu, Sabah. Ketiganya diketahui merupakan seorang nelayan.

Setelah melalui proses identifikasi, mereka bernama Maharudin Lunani (48), putranya Muhammad Farhan (27), dan anggota kru Samiun Maneu (27). Mereka diculik oleh orang-orang bersenjata dari kapal pukat nelayan yang terdaftar di Sandakan, perairan Tambisan.

Kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan senilai 30 juta peso atau sekitar Rp8 miliar kepada pemerintah Indonesia. Abu Sayyaf sendiri merupakan kelompok bersenjata yang kerap menculik nelayan yang menguasai wilayahnya.

Kelompok ini berdomisili di Filipina, dengan tiga wilayah kekuasaan di daerah Jolo, Basilan, dan Mindanao.