sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Gaduh rekomendasi Monas, PSI sarankan Anies perbaiki komunikasi

Sehingga, takada yang beranggapan Pemprov Jakarta memaksakan Formula E.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Kamis, 13 Feb 2020 20:49 WIB
Gaduh rekomendasi Monas, PSI sarankan Anies perbaiki komunikasi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 63749
Dirawat 30834
Meninggal 3171
Sembuh 29105

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai, pola komunikasi Gubernur, Anies Baswedan, dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) buruk. Sehingga, terjadi silang pendapat terkait pemanfaatan kawasan Monumen Nasional (Monas) sebagai lintasan Formula E.

"Kesimpulannya, harus diperbaiki (pola) komunikasi. Apalagi, ini masalah internal. Jangan sampai Formula E ini kesannya dipaksakan," ucap Ketua Fraksi PSI DPRD Jakarta, Idris Ahmad, kepada Alinea.id di Jakarta, Kamis (13/2).

Komisi Pengarah (KP) Pembangunan Kawasan Medan Merdeka belakangan merestui pemakaian kompleks Monas untuk trek perlombaan jet darat listrik. Itu tercantum dalam surat menteri sekretatis negara (mensesneg) Nomor B-3/KPPPKMM/02/2020 tanggal 7 Februari 2020.

Gayung bersambut, kata berjawab. Anies membalasnya dengan surat Nomor 61/-1.857.23 tanggal 11 Februari 2020. Terdapat tiga poin di dalamnya. Salah satunya berbunyi, " ... Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam surat Kepala Dinas Kebudayaan tanggal 20 Januari 2020 ...."

Sementara, Anggota TACB Jakarta, Danang Priatmodjo, menegaskan, pihaknya tak pernah menerbitkan rekomendasi itu. Kecuali saran Formula E tak digelar di kawasan Monas. Alasannya, termasuk cagar budaya dan lokasinya dekat simbol negara, Istana Merdeka.

Idris menerangkan, Formula E merupakan gelaran bergengsi. Sehingga, komunikasi antara Anies dan internalnya mesti baik. Agar tak menimbulkan mispersepsi di masyarakat.

Dia menambahkan, telah berupaya mengonfirmasi masalah ini kepada TACB dan Dinas Kebudayaan (Disbud) Jakarta. Hingga kini bertepuk sebelah tangan. 

"Kita belum dapat konfirmasi, siapa yang berikan rekom itu," katanya. PSI pun berencana menginstruksikan anggotanya di komisi terkait untuk mengklarifikasinya, pekan depan.

Sponsored

Belakangan, Kepala Disbud Jakarta, Iwan H. Wardhana, menerangkan, rekomendasi diberikannya. Lantaran TACB tugasnya sebatas memberi pandangan dan nasihat.

Dirinya melanjutkan, surat rekomendasi yang diterbitka melalui pertimbangan serta masukan TACB dan Tim Sidang Pemugaran (TSP). "Kan, mau membangun yang sempurna. Masa iya tidak diperhatikan catatan-catatan orang ahli?" ujarnya.

Berita Lainnya