Presiden: Sengketa lahan dapat berdampak pada kehidupan sosial

Presiden Joko Widodo meminta, permasalahan sengketa lahan harus segera diselesaikan. Sebab hal ini terkait dengan dampak sengketa lahan pada bagi masyarakat.

Pasalnya, permasalahan sengketa lahan dapat berdampak pada kehidupan sosial, bahkan kondisi perekonomian masyarakat.

“Ini hati-hati dampak sosial, dampak ekonominya ke mana-mana. Dan kalau sudah pegang yang namanya sertifikat, ini bisa memberikan trigger kepada ekonomi karena bisa dipakai untuk kolateral bisa dipakai untuk jaminan, untuk mengakses permodalan ke bank, ke lembaga keuangan," kata Jokowi.

Selain itu, dia menilai adanya ego sektoral dinilai berpotensi menghambat penyelesaian segala permasalahan yang ada di masyarakat. Kritik tersebut disampaikan Jokowi dalam pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6).

“Pemerintah daerah, kabupaten/kota, di provinsi, di pusat tidak bekerja secara terintegrasi, jalan sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri. Kalau diterus-teruskan enggak akan rampung persoalan negara,” ujar Jokowi.

Selain itu, kerugian masyarakat akibat ego sektoral dan ego lembaga tidak bisa ditoleransi dan harus dihentikan. Integrasi antarkementerian/lembaga merupakan hal terpenting yang harus dilakukan. 

Untuk itu, diperlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk menyelesaikan persoalan ini.

Pada kunjungannya hari ini, Jokowi  mengapresiasi pertemuan GTRA yang diharapkan dapat mendorong kerja sama antara seluruh lembaga untuk menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat.

“Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini. Ini Gugus Tugas Reforma Agraria yang kita harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah semuanya bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat, enggak ada yang lain, agar sengketa lahan bisa kita selesaikan,” kata Jokowi.