Seruan lockdown untuk kurangi pandemik Covid-19 makin besar

Pakar Kesehatan yang tergabung pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM UH) telah mengeluarkan rekomendasi, meminta pemerintah segera melakukan lockdown nasional untuk mengurangi potensi pandemik Covid-19 di Indonesia.

Dekan FKM Unhas Aminuddin Syam, di Makassar, Minggu (15/5), mengemukakan realisasi rekomendasi yang dikeluarkan 14 Maret ini, lebih cepat lebih baik agar bisa memperkecil peluang penularan.

Salah alasan lockdown adalah, hanya beberapa rumah sakit saja yang memiliki peralatan dan alat deteksi dini. Oleh karena itu pihak FKM Unhas juga mendesak negara untuk lockdown karena potensi penularan penyakit ini cukup tinggi.

"Belum lagi rumah sakit daerah yang peralatan medisnya terbatas, terutama laboratorium yang bisa memastikan pembeda Covid-19 atau penyakit yang hanya memiliki gejala serupa," ujarnya.

Pemberlakuan darurat Covid-19 juga diminta untuk seluruh kabupaten/kota se Sulawesi Selatan karena seluruh penduduk harus terlindungi.

Dr Amin mengemukakan bahwa jika rekomendasi itu diabaikan, maka tinggal menunggu ledakan kasus sekitar Mei-Juni 2020.

Hal itu terjadi lantaran ada beberapa momen dan tempat memungkinkan terjadinya potensi penularan, seperti bulan puasa atau Ramadan. Mobilitas penduduk yang beribadah di masjid akan meningkat, belanja di pasar tradisional dan berbagai mal yang tidak memiliki thermo scan.

Pergerakan penduduk yang kemungkinan berpotensi membawa virus dari kota karena telah banyak terinfeksi Covid-19 dan mereka akan banyak pulang kampung.

Potensi penularan umumnya ialah penduduk dari negara lain atau masyarakat Indonesia yang pernah berkunjung ke luar negeri dan terinfeksi.

Begitu juga masyarakat Indonesia untuk sementara diharapkan tidak ke luar negeri dulu supaya Indonesia bisa memutus mata rantai penularannya.

Rekomendasi tersebut secara menyeluruh dirumuskan oleh berbagai pakar yang ahli di bidangnya pada Kampus FKM Unhas.

Beberapa pakar atau akademisi yang dimaksud ialah Prof Ridwan Amiruddin (pakar epidemiologi), Ansariadi, SKM, MScPH, PhD ( pakar epidemiologi); Prof. Hasanuddin Ishak (pakar Lingkungan/nyamuk); Dr. Atjo Wahyu, SKM, M.Kes ( pakar Kesehatan Kerja; Prof. Sukri Palutturi, SKM, MScPH, PhD (pakar kebijakan keswhatan); Muh Arsyad, SKM, M.Kes (Pakar Promosi Kesehatan) dan saya sendiri (Gizi Kesehatan Masyarakat).

"Kami telah melakukan rapat terbatas yang melibatkan pakar di bidangnya untuk merumuskan rekomendasi itu," ujarnya.

Sementara Politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman, mendorong Presiden Joko Widodo nyatakan Indonesia darurat coronavirus jenis baru atau Covid-19. Virus yang kali pertama ditemukan di Wuhan, China ini sangat berbahaya.

Apabila sudah dinyatakan darurat, maka pemerintah harus menyiapkan dan membentuk tim nasional yang menangani Covid-19 hingga desa.

"Kalau pemerintah menyatakan negara dalam (keadadaan) darurat corona, maka pemerintah akan menyiapkan dan membentuk tim nasional yang secara khusus menangani masalah ini dari pusat sampai ke desa," kata dia di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Minggu (15/3).

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, situasi yang terjadi ialah keterlambatan pemerintah dalam menangani virus tersebut. Di sisi lain, pemerintah pusat cenderung menutupinya.

"Pemerintah cenderung menutupi virus ini. Tentu maksudnya baik, tetapi tidak diikuti langkah yang lebih nyata untuk melakukan mitigasi terhadap penyebaran coronavirus," jelas dia.

Kendati sudah kepalang basah seperti ini, Benny menyatakan pemerintah belum terlambat untuk menyelamatkan rakyat.

"Sebetulnya, dalam situasi begini Presiden (Jokowi) bisa ambil langkah apa saja untuk selamatkan rakyat," ujar Benny.

Sebelumnya, pemerintah mengatakan belum ada opsi untuk melakukan isolasi atau lockdown dalam menangani wabah virus Corona jenis baru.

Hal itu dikatakan Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3) malam .

"Kami tidak memiliki opsi lockdown" ujar dia.

Yurianto yang juga Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, mengatakan pemerintah juga belum pernah membicarakan rencana untuk melakukan isolasi, seperti yang sudah dilakukan beberapa negara di dunia, yakni Italia dan Denmark.

Menurut dia, Covid-19 memang sudah beralih status menjadi pandemi dunia, sesuai pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Namun pemerintah Indonesia sudah meningkatkan kewaspadaan.

Yurianto menyebut pengalaman lockdown yang dilakukan Jepang terhadap kapal Diamond Princess juga telah menunjukkan berbagai ragam dampak. Setelah diisolasi, penularan Covid-19 di kapal tersebut justeru meningkat dengan cepat. Hal itu karena, dengan isolasi, akses kedatangan dan kepergian individu sudah tertutup, sehingga angka penularan virus terhadap masyarakat akan meningkat.

"Kalau lockdown, kita tidak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.