sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Sesmenpora batal bersaksi untuk anak buah Imam Nahrawi

Sedianya dia diminta keterangan terkait kasus dugaan suap dana hibah KONI.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Kamis, 06 Feb 2020 15:35 WIB
Sesmenpora batal bersaksi untuk anak buah Imam Nahrawi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 2491
Dirawat 2090
Meninggal 209
Sembuh 192

Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S. Dewabroto, batal bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Lantaran waktu persidangan "mepet".

"(Pak Gatot) di sesi berikutnya. Setidaknya, minggu depan. Ya, sekitar jam 14.00. Gitu, ya, Pak," ucap Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Ni Made Sudani, saat persidangan, Kamis (6/2).

Pun demikian untuk pejabat pembuat komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga (PPK Kemenpora), Chandra Bakti. Rencananya, pengadilan meminta kesaksiannya, pekan depan.

Terpisah, Gatot menyatakan, siap bersaksi dalam pengadilan. Namun, hingga kini belum mendapat jadwal resmi. "Mungkin minggu berikutnya," kata dia.

Gatot sedianya bersaksi untuk asisten pribadi bekas Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum. Dia didakwa menerima suap Rp11,5 miliar. Untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan hibah KONI.

Ada dua proposal kegiatan KONI yang menjadi sumber suap Ulum. Pertama, terkait hibah dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multiacara Asian Games Asian Para Games 2018.

Terakhir, proposal dukungan KONI pusat dalam pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih berprestasi pada 2018.

Ulum didakwa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sponsored

Dirinya juga didakwa melanggar Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pun bersama Imam didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp8,6 miliar. Uang diterima saat bosnya menjabat menpora. Rentang 2014-2019. Dus, disangkakan melanggar Pasal 12B ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Opsi lockdown yang diabaikan Jokowi...

Opsi lockdown yang diabaikan Jokowi...

Senin, 06 Apr 2020 06:02 WIB
Menagih janji keringanan cicilan utang

Menagih janji keringanan cicilan utang

Senin, 06 Apr 2020 05:43 WIB
Berita Lainnya