Tekan konflik di desa, Kejagung akan luncurkan program ini

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melaksanakan program Jaksa Masuk Desa (JMD). Program ini berjalan dengan metode penyuluhan dan penerangan hukum dalam lingkup masyarakat desa.

Jaksa Agung Muda Intelijen pada Kejagung Amir Yanto mengatakan, kegiatan ini telah disampaikan kepada jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan RI. Tujuannya dapat menciptakan harmonisasi dan menekan konflik di desa.

“Diharapkan setiap satuan kerja untuk melakukan program ini secara berkala guna menekan konflik di masyarakat serta angka kriminalitas,” kata Amir dalam keterangan, Senin (9/5).

Amir menyebut, langkah ini dapat menjadi tindakan konkret dari Korps Adhyaksa untuk menghimpun kepercayaan masyarakat. Apalagi dalam penegakkan hukum di Indonesia.

“Sehingga kehadiran Jaksa di masyarakat selain membangun kepercayaan publik juga menjadi role model bahwa penegakan hukum di masyarakat ada dan nyata untuk dilakukan,” ujar Amir.

Ia menitikberatkan pada isu tahun politik di Indonesia saat ini yang semakin merebak. Maka ia berpesan agar para jaksa waspada dalam penanganan perkara dan membuat perkiraan keadaan (kirka) terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT). 

Tidak hanya itu, laporan berkala juga akan diminta selama program ini berjalan. Nantinya, laporan itu akan menjadi bahan evaluasi supaya program ini berjalan dengan efektif.

“Untuk itu, setiap satuan kerja melakukan laporan berkala kepada para pimpinan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan terhadap kondisi saat ini,” ucap Amir.

Amir berharap seluruh jajaran Intelijen baik di pusat maupun di daerah untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya. Tujuannya, supaya penyerapan anggaran 2022 dapat tercapai sesuai target.

Setelah itu, pihaknya dapat mempersiapkan diri mendukung kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dimaksud ialah Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan 2023.

Khususnya dalam mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, aparat intelijen harus melakukan pembaruan pandangan melalui  perubahan  cara berpikir (mindset), budaya kerja (culture set) dan perilaku (behaviour) sebagai aparat intelijen kejaksaan dengan menitikberatkan pelaksanaan fungsi intelijen pada penegakan hukum  untuk tindakan preventif.

“Bidang intelijen selaku Indera Adhyasa dan selaku Indera Negara harus senantiasa menjalankan perannya sebagai ‘Mata dan Telinga’ pimpinan untuk terus menerus melakukan deteksi dini serta  memberikan informasi  aktual dan obyektif kepada pimpinan sebagai bentuk peringatan dini,“ tandas Amir.