Tertibkan PKL di Tanah Abang, JMN: Satpol PP DKI arogan

Kericuhan antara pedagang kaki lima (PKL) dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI disesalkan. Kejadian tersebut, terjadi di bawah jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Minggu (2/5).

Dalam unggahan video sekitar 1 menit di akun info_jakartapusat, terlihat tarik-menarik antara pedagang kaki lima dengan Satpol. Para pedagang melawan dengan cara menghalangi dan melempar dagangannya. 

Suara histeris teriakan dari pedagang silih berganti sahut-sahutan. Pelaku UMKM terus melawan untuk mengamankan dagangannya dari keberingasan Satpol PP DKI.

"Satpol PP jangan aneh-aneh lah. Gubernur DKI Anies Baswedan sejak dilantik jadi gubernur, sudah wanti-wanti agar Satpol PP bekerja secara humanis. Jangan mempertontonkan cara-cara arogansi seperti itu," kata Direktur Eksekutif JMN Ahmad Sulhy dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/5).

Menurut dia, sikap kasar Satpol PP telah mencederai gaya kepemimpinan humanis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Kepemimpinan Pak Anies yang santun dan manusiawi dirusak Satpol PP," kata Sulhy.

Sulhy menekankan, cara-cara kasar dan sangar dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum harus ditinggalkan Satpol PP.

"Harus diingat, PKL berdagang bukan untuk kaya raya seperti pejabat yang korupsi, tetapi lebih untuk bertahan hidup. Apalagi, di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19," kata Sulhy.

Sulhy meminta, Pemprov DKI mencarikan solusi apabila ada kegiatan PKL yang menyebabkan kerumunan dan mengganggu lalu lintas.

"Cari lokasi aman dan nyaman dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan (prokes), bukan membabi buta beringas menghajar PKL," kata Sulhy.

Sulhy mendesak, Anies Baswedan segera evaluasi menyeluruh terhadap tindakan berlebihan Satpol PP di Pasar Tanah Abang tersebut. "Terlebih bulan Ramadan, harusnya bulan suci jangan membuat rakyat miskin seperti PKL malah membenci Satpol PP," tandas dia.