TNI tidak boleh berambisi atas kekuasaan

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan kalau TNI tidak boleh berambisi atas kekuasaan. Bagi Menhan Ryamizard TNI merupakan sebuah organisasi panggilan negara yang berarti sebagai organisasi pejuang.

Terikat dengan sumpah untuk menjaga ideologi negara pancasila sesuai kedua sapta marga. Maka, TNI adalah politik negara yang tidak boleh memiliki ambisi kekuasaan. 

Dalam acara silaturahmi dengan sejumlah purnawirawan TNI di Kementerian Pertahanan, Menhan Ryamizard mengingatkan kalau sejak terbentuknya TNI adalah tentara rakyat yang menjadi pengayom bangsa. Sehingga TNI harus berdiri di atas semua golongan apapun. 

"Saya tegaskan di sini bahwa politik TNI adalah politik negara dan kita harus selalu bersatu. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh," ujar Ryamizard pada Senin (29/7). 

Meskipun purnawirawan TNI memiliki hak politik, Ryamizard menegaskan untuk selalu berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945. 

"Memang purnawirawan adalah hak politiknya, tetapi tidak kemana-mana, tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945," kata dia.

Selain itu, ia menegaskan menjadi tentara tidak sama dengan jabatan direktur, bupati atau gubernur. Menurutnya, tentara itu jiwa, bupati atau gubernur adalah jabatan. 

"Jabatan akan ditinggalkan dan meninggalkan dengan paksa orang yang menyandangnya. Sedangkan ketentaraan adalah jiwa yang menyatu dengan manusianya, adalah ruh yang tak bisa dicopot kecuali oleh pengkhianatan dan ketidaksetiaan, adalah kepribadian yang mendarah daging sampai maut tiba," tegasnya.