sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Upaya mencegah terjadinya skenario terburuk penanganan Covid-19

Berbagai lembaga pendidikan melakukan riset terkait skenario terburuk penanganan Covid-19.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Sabtu, 04 Apr 2020 13:29 WIB
Upaya mencegah terjadinya skenario terburuk penanganan Covid-19
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 27549
Dirawat 17951
Meninggal 1663
Sembuh 7935

Di dalam rapat terbatas bersama para gubernur pada Selasa (24/3), Presiden Joko Widodo mengatakan, sudah menyiapkan skenario, dari yang ringan hingga terburuk, penanganan kasus coronavirus jenis baru atau Covid-19.

Meski mengaku sudah menghitung prediksi kasus Covid-19 di Indonesia, tetapi ia tak menyebut secara spesifik apa saja skenario yang disiapkan pemerintah itu.

Ia hanya menjelaskan skenario sedang, menyangkut ekonomi warga yang paling terdampak. Salah satunya, ia menyebut, provinsi yang paling terdampak buruk virus SARS-Cov-2 terkait buruh ialah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Beberapa waktu lalu, Pemprov DKI Jakarta sudah memaparkan skenario terburuk berdasarkan hasil simulasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkomponda) DKI, yakni 6.000-8.000 orang berpotensi positif Covid-19.

Pemprov DKI pun membagi pasien positif coronavirus menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, pasien dengan kondisi parah atau kritis sebesar 8%. Kelompok kedua, pasien dengan kondisi berat sebesar 12%. Kelompok ketiga, pasien dengan kondisi ringan sebesar 80%.

Ketika dihubungi, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto enggan memberikan komentar soal skenario terburuk penanganan coronavirus.

“Kenapa sih harus terpikir yang terburuk? Jangan sampai ada yang sakit, itu yang paling penting,” ucapnya saat dihubungi reporter Alinea.id, Kamis (2/4).

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani Gelung Sakti mengatakan, Pemprov Jawa Barat akan mengerahkan segala sumber dayanya dalam menghadapi skenario terburuk penanganan Covid-19.

Sponsored

“Pemprov Jabar akan melengkapi berbagai infrastruktur kesehatan yang sudah tersedia, dengan alat kesehatan standar, sekitar 600 tempat tidur ruang isolasi dan 70 tempat tidur ICU,” ujar Berli saat dihubungi, Rabu (1/4).

Berli mengatakan, rumah sakit rujukan Covid-19 di Jawa Barat ada delapan dan 26 rumah sakit rujukan lini kedua. Sebagai tambahan, ujar dia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Jawa Barat akan menyiapkan fasilitas isolasi mandiri untuk menampung sekitar 400-an pasien dalam pengawasan (PDP) tanpa gejala atau gejala ringan.

“Kemudian juga, markas TNI menyiapkan tenda isolasi PDP di Gunung Bohong (Kota Cimahi) dengan kapasitas 600 tempat tidur,” ucapnya.

Menurut dia, jumlah tenaga kesehatan ada 3.000 orang. Sementara alat pelindung diri (APD) yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah didistribusikan sebanyak 15.000.

“Hari ini (2/4) didistribusikan oleh Kemenkes sekitar 22.000 APD ke rumah sakit se-Jabar. Juga sedang dalam proses pengiriman dari penyedia sekitar 1.700 APD premium dengan set lengkap,” ujar Berli.

Tak ada intervensi, penularan terus meningkat

Sejumlah petugas medis memakamkan jenazah pasien positif COVID-19 dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (28/3/2020). Foto Antara/Iggoy el Fitra.

Sejumlah lembaga pendidikan pun sudah membuat skenario terburuk penanganan coronavirus, dengan permodelan masing-masing.

Misalnya, tim peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB), yang terdiri dari Nuning Nuraini, Kamal Khairudin, dan Mochamad Apri menerbitkan laporan penelitian berjudul Data dan Simulasi Covid-19 Dipandang dari Pendekatan Model Matematika. Penelitian ini menggunakan model logistik Richard’s Curve.

Di dalam penelitian itu, mereka memprediksi puncak pandemi Covid-19 di Indonesia terjadi pada akhir Maret 2020 dan berakhir pada pertengahan April 2020. Mereka pun memprediksi nyaris 8.000 orang positif Covid-19 di Indonesia, dengan sekitar 600 kasus baru dalam sehari.

“Korea Selatan menjadi rujukan karena kasus awalnya dianggap mirip Indonesia,” ujar salah seorang periset Nuning Nuraini saat dihubungi, Kamis (2/4).

Kemudian, tim dari ITB ini bekerja sama dengan peneliti lain dari berbagai universitas, seperti Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi 10 November (ITS), Universitas Brawijaya (Unbraw), Universitas Nusa Cendana (Undana), University of Essex, Khalifa University, University of Southern Denmark, dan Oxford University.

Nuning mengaku, riset sebelumnya tidak valid lagi karena persebaran coronavirus sudah meluas ke daerah lain, dengan kecepatan dan puncak kasus yang bisa berbeda.

“Prediksi pertama pakai fitting data, belum memasukkan dinamika populasi dan belum melihat efek intervensi,” ujar Nuning.

Draf pertama riset terbaru itu diterbitkan pada 2 April 2020, dengan judul Modelling Update. Di riset anyar ini, Nuning dan kawan-kawan berupaya menganalisa data provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, serta provinsi dengan persentase tertinggi untuk kasus yang tak terdeteksi.

“Riset ini menggunakan pengembangan model SEIQRD (Suceptible-Exposed-Quarantine-Recovery-Death) dan perhitungan nilai Ro, yang dianggap terbaik untuk Indonesia,” katanya.

“Namun, perhitungan tidak valid jika sebagian besar pasien Covid-19 tidak berpindah provinsi selama dua minggu.”

Di dalam riset terbaru ini, diprediksi puncak penyebaran virus akan terjadi pada pertengahan hingga akhir April 2020. Sementara pandemi di Indonesia berakhir pada akhir Mei 2020.

Riset ini juga menyebut, kasus Covid-19 di Indonesia bisa mencapai 60.000 orang, mengacu jumlah pasien hingga 18 Maret 2020. Rasio kasus tertinggi tak terdeteksi ada di luar Pulau Jawa, seperti Sumatera Selatan, Bali, Bengkulu, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat.

Karantina wilayah atau lockdown dianggap sebagai intervensi yang paling efektif dibandingkan social distancing. Menurut Nuning, semakin lamban penerapannya akan mengakibatkan puncak kasus semakin tinggi. Dalam skema karantina wilayah, kecepatan identifikasi rapid test (tes cepat) akan menentukan tercapainya puncak sekaligus penurunan kasus.

“Perlu diperhatikan bahwa akurasi jelas tidak 100%, tetapi pesannya adalah tetap waspada dan bersama-sama berusaha menjalankan anjuran dari otoritas kesehatan, bagaimana SOP pencegahan penyebarannya,” ujar Nuning.

Skenario terburuk dari permodelan penanganan Covid-19 juga dibuat tim dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), yang terdiri dari Muhammad N. Farid, Iwan Ariawan, Hafizah Jusril, dan Pandu Riono.

Draf riset ini berjudul Covid-19 Modelling Scenarios Indonesia, yang ditujukan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terbit pada 27 Maret 2020.

Pakar epidemiologi UI Pandu Riono, yang termasuk dari tim penyusun mengatakan, skenario terburuk dihitung dengan mengasumsikan penyebaran coronavirus tanpa intervensi apa pun. Kasus positif Covid-19, ujar Pandu, bisa mencapai jutaan orang jika tak ada intervensi.

“Secara kumulatif, estimasi kebutuhan pelayanan kesehatan untuk pasien positif coronavirus mencapai nyaris 2,5 juta orang. Jumlah kematian yang diprediksi pun sebanyak 240.344 orang,” kata Pandu saat dihubungi, Kamis (2/4).

Di dalam laporan riset ini, jumlah positif Covid-19 bisa ditekan dengan intervensi rendah, moderat, dan tinggi. Intervensi rendah bisa dilakukan dengan jaga jarak sosial secara sukarela dan membatasi kerumunan. Jumlah kumulatif positif Covid-19 dengan intervensi rendah ini menjadi 1,7 juta orang.

Kemudian, intervensi moderat bisa dilakukan dengan tes massal cakupan rendah dan mengharuskan jaga jarak sosial (penutupan sekolah atau bisnis). Jumlah kumulatif positif coronavirus, jika intervensi moderat dilakukan, menjadi 1,2 juta orang.

Sementara intervensi tinggi bisa dilakukan dengan tes massal cakupan tinggi dan mewajibkan jaga jarak sosial. Dengan usaha itu, jumlah kumulatif positif coronavirus menjadi 500.000 orang.

Pandu khawatir terbatasnya kapasitas rumah sakit rujukan untuk menampung pasien Covid-19 yang semakin banyak. Pasien Covid-19, kata dia, butuh ruangan ICU, ruang isolasi, dan fasilitas penunjang, seperti ventilator.

“Karena tidak mampu, kita harus menekan penularan. Jadi, kalau puncak gunungnya tinggi, kita landaikan,” ucapnya.

Pandu menegaskan, intervensi pemerintah yang hanya sekadar imbauan tak efektif karena terbukti kerap dilanggar. Ia menyarankan pemerintah untuk menjalankan apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Kalau ada yang kumpul bukan dibubarkan, tetapi dicegah sebelumnya. Sudah telanjur kumpul atau nekat berkumpul bisa ditangkap, dipenjara, atau didenda Rp100 juta,” tuturnya.

Secara garis besar, ada empat rekomendasi kebijakan yang diajukan FKM UI, yakni mewajibkan social distancing; perluasan rapid test untuk screening, uji laboratorium, dan diperluas dengan genexpert; memberlakukan kebijakan khusus Ramadan, Lebaran, dan Paskah; serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.

Menggali potensi RT/RW

Petugas kesehatan memeriksa alat kesehatan di ruang IGD Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Foto Antara/Hafidz Mubarak A

Sementara itu, pengamat hubungan internasional Dinna Prapto Raharja mengatakan, untuk menghadapi skenario terburuk, pemerintah harus mengambil kebijakan berdasarkan hitungan para ahli kesehatan.

“Itu justru harus didengar dan dikedepankan. Jangan melulu ahli ekonomi, keamanan, ahli bencana alam, dan pemerintah daerah saja yang dilibatkan,” ucapnya saat dihubungi, Kamis (2/4).

Dinna mengatakan, sesungguhnya infrastruktur kesehatan di negara-negara maju, seperti Inggris, Italia, dan Amerika Serikat tidak berbeda jauh dengan Indonesia. Di sana, mereka juga memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan, sehingga kewalahan menangani banyaknya pasien Covid-19.

“Namun, negara-negara tersebut lebih berpengalaman dalam menghadapi berbagai jenis penyakit daripada Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Dinna menuturkan, hitung-hitungan kebijakan setiap negara untuk menangani pandemi berbeda-beda. Maka, mereka pun perlu mengutamakan saran dari badan-badan otoritas kesehatan.

“Protokol penanganannya sebenarnya sudah terstandar di WHO (World Health Organization), tapi kalau ujung tombaknya mengandalkan hitung-hitungan nonkesehatan semata, hasilnya tidak sesuai harapan,” ujar Dinna.

Menurut Dinna, Indonesia beruntung memiliki komunitas sistem RT/RW, yang tak ditemui di Italia, Amerika Serikat, dan Inggris. Komunitas terkecil di dalam masyarakat ini, sebut dia, bisa dikelola untuk menangani masalah coronavirus.

Sementara itu, Pengurus Pusat Bidang Politik dan Kesehatan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sekaligus ahli epodemiologi UI Syahrizal Syarif mengatakan, skenario terburuk penanganan Covid-19 bisa terjadi jika strategi terkait konfirmasi kasus baru dan penanganan pasien berisiko berjalan tak optimal.

Misalnya, kata dia, tempat tidur di rumah sakit tak bisa lagi menampung pasien, sehingga terpaksa dirawat di koridor-kodridor atau tenda darurat. Ia mengingatkan, manajemen penanganan harus baik, terkait prioritas orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) berdasarkan risikonya.

“Sehingga, perlu disedikan tiga jenis fasilitas kesehatan dengan kebutuhannya masing-masing. Pertama, pusat karantina untuk ODP dan PDP,” kata dia saat dihubungi, Jumat (3/4).

“Kedua, rumah sakit khusus untuk merawat kasus bergejala ringan dan sedang. Ketiga, rumah sakit rujukan untuk kasus bergejala klinis serius hingga berat.”

Infografik skenario terburuk penanganan Covid-19. Alinea.id/Dwi Setiawan.

Di samping itu, ia menegaskan, harus ada penanganan pencegahan pandemi berbasis manajemen pengelolaan di wilayah terpapar, seperti Jakarta.

Serupa dengan usul Dinna, Syahrizal pun menawarkan untuk memanfaatkan komunitas RT/RW. Ia menyarankan, dana desa dimanfaatkan untuk membentuk satuan tugas (satgas) Covid-19 pada tingkat RT/RW.

Satgas Covid-19 pada tingkat RT/RW, kata dia, harus mengidentifikasi gejala para orang berusia lanjut dan pemudik. Selama 14 hari pemudik tersebut harus rutin melaporkan suhu badannya.

“Tim ini akan mendampingi dan mengedukasi kalau ada yang demam 38 derajat, dengan tidak perlu terburu-buru pergi ke Puskesmas. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari. Dengan cara bergitu, warga bisa terpantau,” ujar Syahrizal.

Berita Lainnya