Ancaman golput dan silent voters dalam pemilu

Di tengah pertarungan antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto, gambar telapak tangan berlatar putih dengan tulisan “saya golput” menghiasi media sosial beberapa bulan menjelang Pemilu 2019. Mereka mengambil sikap tidak memilih siapa pun di pesta demokrasi.

Ada pula warganet yang meski tak memasang foto profil “saya golput” itu, kerap memposisikan dirinya absen dalam pemilu, dengan tulisan-tulisan statusnya. Salah satunya Bilven Rivaldo Gultom atau lebih dikenal Bilven Sandalista.

Tak memilih karena kecewa

Di media sosialnya, Bilven menyuarakan sikapnya untuk tidak memilih alias golput. “Tidak ada pilihan dari pilihan yang tersedia,” kata Bilven saat dihubungi reporter Alinea.id, Senin (15/4).

Menurutnya, ada tiga hal yang membuatnya bersikap absen. Pertama, ia memprotes keadaan politik yang ada. Kedua, ia menghukum mereka yang pernah terpilih karena umbar janji, tetapi setelah terpilih ingkar janji dan mengkhianati suara pemilihnya. Ketiga, ingin menunjukkan gerakan oposisi rakyat yang sebenarnya, karena oposisi yang ada tidak menjalankan fungsinya.

“Kedua pasangan calon harusnya sama-sama dirugikan,” ujar Bilven.

Menanggapi fenomena golput, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin mengatakan, bila golput diartikan sebagai warga yang punya hak pilih, tetapi tak datang ke tempat pemungutan suara (TPS), maka punya dampak signifikan terkait jumlah suara.

“Semakin besar jumlah golput, semakin punya dampak bagi politik Indonesia,” tutur Usep saat dihubungi, Senin (15/4).

Usep menuturkan, ada tiga alasan mengapa golput tinggi. Pertama, tanda kurang berkualitasnya peserta pemilu. Kedua, tanda kurang melayaninya penyelenggara pemilu. Ketiga, tanda banyak warga berhak pilih yang tak menjadikan pemilu sebagai peristiwa penting.

Menurut Usep, golput bisa saja merugikan dua kubu kandidat bila angkanya 20% golput administratif. Golput administratif merupakan orang-orang yang punya hak pilih, tetapi tak bisa memilih lantaran persoalan administrasi.

“Mengapa tak menginisiasi menjemput bola untuk mendata 20% ini, lalu melayaninya? Bukankah suara dan kursi kekuasaan adalah hal yang paling diinginkan politisi?” kata Usep.

Jika golput 10% bersifat ideologis, Usep menduga yang dirugikan kubu Jokowi. Golput ideologis ini muncul, kata dia, karena kinerja Jokowi pada 2014-2019 cukup mengecewakan kelompok prodemokrasi.

Alasan kedua, sebut Usep, karena Jokowi berpasangan dengan Ma’ruf Amin. Usep mengatakan, banyak pemilih Jokowi pada 2014 yang bosan dengan politik agama di kubu Prabowo. Ketika Jokowi memilih berpasangan dengan Ma’ruf, hal ini menjadi sama saja.

“Jejak rekam Ma’ruf Amin tak bagus dalam perspektif prodemokrasi, khususnya untuk isu keragaman dan kebebasan,” tutur Usep.

Mendekati pencoblosan, golput menjadi ancaman kedua kubu. Alasannya, kata Usep, sangat klise. Kedua kubu membutuhkan suara untuk dikonversi mendapatkan kursi kekuasaan. Usep mencatat, ada dua hal yang paling ditakuti politisi dan partai politik. Pertama, tak bisa ikut pemilu. Kedua, tak dapat suara.

“Sehingga kampanyenya bisa menggunakan banyak cara untuk menyerang golput. Bisa mengancam pidana, bisa ditawari politik uang, bisa mengharamkan golput, juga menyebut golput sebagai sikap bodoh, gila, atau benalu, dan sebagainya,” ucapnya.