Bau kepentingan elektoral menguar dalam acara sarasehan peningkatan kemandirian pesantren di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (16/12). Acara yang diselenggarakan Kementerian Agama (Kemenag) itu menghadirkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kompetitor Prabowo--Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan--tak terlihat di acara itu.
Tak sekadar sebagai tamu penting, Prabowo juga diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan di depan sekitar 2.000 pengelola pondok pesantren se-Indonesia. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) berdalih mengundang Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Prabowo tentu saja tak terang-terangan bicara soal politik. Namun, ia sempat menyinggung eksistensi Gus Yaqut sebagai tokoh bangsa. Ia meyakini Gus Yaqut masih bakal memegang peranan penting dalam membangun Indonesia di masa depan.
"Saya tenang karena ada Gus Yaqut di sebelah saya. Saya ini punya firasat, sepertinya Gus Yaqut akan berperan terus di republik ini. Tapi, ini firasat. Saya suka sama beliau. Kenapa? Karena beliau orangnya berani," ujar Prabowo.
Analisis Politik dari CEO Voxpol Research Center & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyayangkan kehadiran Prabowo di forum sarasehan yang digelar Kemenag. Menurut dia, tak seharusnya institusi negara memberikan panggung bagi salah satu kandidat yang tengah berkompetisi di Pilpres 2024.
"Apalagi, ini Kementerian Agama. Dijadikan lumbung elektoral untuk mendesain dan memberikan panggung salah satu capres. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi. Jadi, yang perlu diwaspadai oleh pengawas pemilu adalah memastikan semua instrumen alat negara itu tidak boleh melahirkan abuse of power," kata Pangi kepada Alinea.id, Senin (18/12).
Menurut Pangi, seorang menteri mestinya menjaga institusi yang ia pimpin dipengaruhi kepentingan politik elektoral. Fungsi utama kementerian, kata dia, sebagai instrumen pelayanan publik dan bukan instrumen politik elektoral.
"Bukan juga untuk memberikan ruang atau karpet merah salah satu capres. Penyalahgunaan oleh kementerian untuk salah satu calon presiden ini jelas melukai rasa keadilan. Pemilu kita menjadi becek dan rusak, terutama ketika aparat dan kementerian dipakai untuk memberikan keuntungan atau panggung politik elektoral," ucap Pangi.
Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati menilai sulit menafikan bau kepentingan elektoral dalam kehadiran Prabowo di acara yang menghadirkan para santri. Tupoksi Prabowo sebagai Menhan jauh keterkaitannya dengan kepentingan pesantren.
"Tidak ada urgensi dan substansi untuk berbicara di forum pondok pesantren selain memang untuk kepentingan dukungan pemilu 2024. Hal ini justru sangat rawan dipolitisasi dan semestinya bisa dicegah oleh Bawaslu sebelum dugaan pelanggaran yang lebih jauh itu terjadi," ucap Neni kepada Alinea.id, Senin (18/12).
Ia berharap Bawaslu proaktif mencegah mobilisasi instrumen negara untuk memenangkan salah satu paslon. Di lain sisi, para menteri Jokowi juga mesti bisa menahan diri agar tidak menyeret kementerian ia pimpin untuk masuk ke pusaran pertarungan politik elektoral Pilpres 2024.
"Apalagi, ini sedang masa tahapan kampanye pemilu dan semestinya Kementerian Agama juga bisa menahan diri dan mengetahui aturan perundang-undangan. Bukan hanya untuk Kementerian Agama, tetapi juga imbauan kepada para menteri lainnya apalagi para menteri yang saat ini sudah ditetapkan sebagai capres atau cawapres," ucap Neni.
Seirama, analis politik Citra Institute Yusak Farchan menilai kehadiran Prabowo dalam acara yang digagas Kemenag itu menyalahi arahan Jokowi. "Komitmen presiden untuk menjaga netralitas ASN harus didukung oleh aparatur negara di bawahnya. Harus diimplementasikan," ucap Yusak.
