Bawaslu klaim kampung antipolitik uang perkokoh kesadaran masyarakat

Pembentukan kampung antipolitik uang yang diinisiasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan memperkokoh komitmen masyarakat mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat.

"Terbentuknya kampung antipolitik uang diharapkan muncul kampung-kampung dengan karakter masyarakat yang memiliki kesadaran politik yang tinggi," ucap anggota Bawaslu RI, Puadi, dalam keterangannya, Selasa (27/12).

Bawaslu telah mendirikan kampung antipolitik uang di beberapa daerah. Salah satunya ada di Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur (Jatim).

Menurut Puadi, politik uang menjadi musuh besar "pesta demokrasi" dan mengganggu agenda pembangunan nasional suatu negara. Oleh sebab itu, Bawaslu terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat atas bahaya politik uang.

"Bawaslu berusaha menyentuh ruang hati masyarakat untuk menolak politik uang. Setidaknya untuk diri sendiri dan keluarga," katanya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, sebelumnya menyebut, biaya politik di Indonesia sangat mahal. Berdasarkan survei KPK, dana yang harus dimiliki calon wali kota/bupatisebesar Rp20 miliar-Rp30 miliar dan kandidat gubernur minimal Rp100 miliar.

"KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal. Menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis," ujarnya di Jakarta, akhir Juni 2022.

Alex melanjutkan, mahalnya ongkos politik membuat para kandidat harus mengumpulkan uang, seperti dari sponsor lantaran partai politik (parpol) dibolehkan menerima sumbangan dari perusahaan. Namun, ini bakal menjadi beban politik pada masa depan ketika sang calon terpilih.

"Kalau calon yang dijagokan menang, perusahaan penyumbang tersebut ikut tender dalam proyek kebijakannya dan pasti akan diloloskan. Yang seperti ini akan runyam karena sudah dipesan di awal bahkan mulai dari perencanaan proyeknya, kegiatannya, lelangnya, dan harga yang terbentuk juga pasti tidak benar," tandas Alex.