Indosat rugi, perlukah membeli kembali?

Wacana membeli kembali (buyback) saham PT Indosat Tbk (ISAT) kembali menghangat pada pemilihan presiden (pilpres) tahun ini. Kali ini, janji kembali membeli saham ISAT dilontarkan calon wakil presiden atau Cawapres Sandiaga Uno. 

Sandiaga beralasan buyback perusahaan telekomunikasi yang dilepas pada era Presiden Megawati ini perlu dilakukan demi menopang program single identification number (SIN) KTP-el. Makanya, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut akan mengusahakan buyback ISAT. 

Sebelum Sandiaga, Joko Widodo (Jokowi) saat maju menjadi Presiden 2014 pernah berjanji akan membeli ISAT dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. Namun hingga saat ini, janji Jokowi urung ditepati dengan asalan kondisi ekonomi terkini tidaklah bijak menguasai saham mayoritas ISAT. Lagipula, kinerja keuangan ISAT juga tidak menggembirakan.  

Buyback saham Indosat yang dijanjikan Cawapres Sandiaga Uno pun justru dinilai akan menjadi beban pemerintah, apalagi keuangan Indosat belum membaik. Pengamat saham menyebut kalaupun berencana untuk buyback saham Indosat harus dipertimbangkan matang-matang. 

Pengamat Saham Lanjar Nafi menilai, keinginan Sandiaga merengkuh ISAT belum tentu sejalan dengan perusahaan. Kata Lanjar, Indosat kemungkinan akan menolak dengan alasan kondisi keuangan yang belum membaik.

"Buyback ISAT hampir terealisasi saat Pemerintahan Jokowi, tapi ISAT menolak karena peforma kinerja keuangannya belum positif," tutur Lanjar kepada Alinea.id pada Kamis (22/3).

Lanjar pun menilai apabila rencana tersebut dipaksakan dalam kondisi keuangan perusahaan belum membaik akan menambah beban pemerintah. Lanjar meyakini ISAT tidak mungkin mau jual rugi. 

Sementara itu, Direktur Utama Indosat Chris Kanter mengutarakan semua keputusan pembelian kembali ISAT oleh Pemerintah Indonesia, ada di tangan pemegang saham.

Chris tidak dapat memberikan gambaran saat ini jika buyback tersebut akan dilakukan.

"Itu keputusan pemegang saham, bukan direksi. Yang tau kondisinya bagaimana adalah pemegang saham," katanya.

Chris bilang sampai saat ini tidak ada pembicaraan mengenai hal tersebut.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan keuangan ISAT, porsi kepemilikan saham mayoritas dikuasai oleh Ooredoo Asia, Pte.Ltd sebesar 65%. Lalu, saham pemerintah sebesar 14,29% terakhir publik dengan persentase kepemilikan 20,71%.