logo alinea.id logo alinea.id

Jokowi dituding jadikan HAM komoditas politik untuk raup suara

Sumarsih mengaku telah kehilangan harapan pada pemerintahan Jokowi terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Rakhmad Hidayatulloh Permana
Rakhmad Hidayatulloh Permana Rabu, 16 Jan 2019 17:49 WIB
Jokowi dituding jadikan HAM komoditas politik untuk raup suara

Calon Presiden dari nomor urut 01, Joko Widodo dituding menjadikan isu hak asasi manusia (HAM) sebagai komoditas politik. Tujuannya, hanya untuk meraup suara dalam perhelatan pemilihan presiden atau Pilpres. Hal tersebut dikatakan oleh Maria Catarina Sumarsih, aktivis HAM yang juga ibunda Realino Norma Irawan atau Wawan, mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas tertembak saat Tragedi Semanggi I.

Saat ini, Sumarsih mengaku telah kehilangan harapan pada pemerintahan Jokowi terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Apalagi, ketika Jokowi mengangkat Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), menurut Sumarsih, itu menunjukkan Jokowi tak akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggran HAM berat yang terjadi di masa lalu.  

“Nggak ada (harapan). Pengangkatan Pak Wiranto sebagai Menkopolhukam itu jawaban. Sudah jelas Pak Jokowi ini hanya menjadikan HAM sebagai komoditas politik untuk meraup suara,” kata Sumarsih dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Rabu, (16/1).

Namun demikian, dia akan mengirimkan buntelan kumpulan surat catatan terkait HAM kepada Presiden Joko Widodo. Kumpulan surat dari zaman Susilo Bambang Yudhoyono tersebut merupakan catatan untuk Jokowi sebagai peringatan agar pemerintah segera menuntaskan janjinya terkait penyelesaian kasus HAM berat masa lalu. 

“Terlebih perlindungan HAM untuk tiap warga negara sudah dijamin dalam Undang-Undang 1945. Jika pemerintah abai terhadap hal ini, maka artinya pemerintah tak patuh kepada konstitusi,” ujarnya.

Lebih lanjut, sebelumnya pada 31 Mei 2018 Sumarsih dipertemukan oleh Jokowi di Istana untuk membahas penyelesaian kasus HAM berat masa lalu. Namun, pada akhirnya dokumen terkait kasus HAM Semanggi I & II itu justru diserahkan kepada Moeldoko. Mengetahui itu, Sumarsih enggan mengonfirmasinya untuk melakukan pengecekan. 

Karena merasa kehilangan harapan terhadap para calon presiden yang akan bertarung pada Pilpres 2019, Sumarsih pun memutuskan untuk tidak berpartisipasi atau memilih golput pada pemilu kali ini. 

“Saya golput dari 1998, saat Wawan di tembak. 2014 saya milih Pak Jokowi, sekarang saya golput lagi,” kata Sumarsih. 

Sponsored