Kubu Prabowo bantah PAN membelot

Juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria menepis kabar Partai Amanat Nasional (PAN) bakal pindah gerbong ke kubu Jokowi-Ma'ruf. Menurut dia, PAN masih solid di barisan pendukung Prabowo-Sandi. 

"Kalau informasi minta jatah, setahu saya tidak begitu," kata Riza saat ditemui Alinea.id di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (30/4).

PAN diisukan tengah melobi calon presiden petahana Joko Widodo untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR dan MPR. Kabar itu santer beredar setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Jokowi di sela-sela pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Istana Negara, belum lama ini. 

Politikus Gerindra itu mengatakan, pertemuan Zulkifli-Jokowi tak lebih dari sekadar pertemuan untuk melantik kepala daerah baru. "Karena kapasitas  Zulkifli yang merupakan ketua MPR," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengembuskan isu sumir PAN tengah mengincar kursi Ketua MPR dan DPR RI. "Itu yang saya dengar informasinya," ujar Karding. 

Kabar itu ditepis Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, pertemuan Jokowi dan Zulkifli bukan dalam rangka membangun koalisi. "Jadi, harus dibedakan upaya menciptakan komunikasi politik yang kondusif dengan upaya membangun sebuah koalisi," kata dia. 

Hasto mengatakan, tak semua partai bisa bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf. Ia pun menegaskan rekam jejak partai harus jadi pertimbangan jika ingin bergabung dengan koalisi. "Kemudian komitmen terhadap ideologi Pancasila, komitmen untuk mengawal jalan kerakyatan, dan kemudian rekam jejak," ucapnya. 

PAN sempat bergabung di barisan koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Namun demikian, PAN memutuskan hengkang dari koalisi setelah memutuskan mengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. 

Lebih jauh, Hasto mengatakan, gabungan partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf sudah cukup kuat untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi di parlemen. 

"Kalau dilihat, peta konfigurasi politik yang ada sekarang kekuatan 60,7% itu sudah dimungkinkan untuk membangun pemerintahan yang kuat efektif dan solid," ujar dia.