close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin memberikan pidato politiknya kepada relawan Jokowi-Maruf Amin saat kampanye di Desa Cigugur Girang, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (20/1). Foto Antara
icon caption
Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin memberikan pidato politiknya kepada relawan Jokowi-Maruf Amin saat kampanye di Desa Cigugur Girang, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (20/1). Foto Antara
Pemilu
Jumat, 01 Februari 2019 13:53

Ma'ruf: Disparitas ekonomi karena salah kebijakan

Disparitas disebut Ma'ruf karena kekayaan yang terkumpul di kalangan ekonomi kuat tak menetes ke bawah.
swipe

Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyebut kesenjangan ekonomi di Indonesia lahir karena kesalahan kebijakan di masa lalu. Menurut Ma'ruf, tingginya disparitas kesejahteraan antara si kaya dan si miskin karena pembangunan ekonomi model 'trickle down effect' tak jalan.

"Misalnya adanya disparitas antara yang kuat dan yang lemah ini tentu akibat adanya kebijakan di masa lalu," kata Ma'ruf kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/2).

Ma'ruf tak menunjuk hidung. Namun, menurut dia, dalam skema trickle down effect, pemerintah era lampau fokus membangun konglomerasi untuk memperkuat pondasi ekonomi. 

Diharapkan, kapital dan kekayaan yang dikumpulkan konglomerasi menetes ke masyarakat kecil. "Ternyata tidak netes-netes. Yang atas justru semakin kuat (dan) yang di bawah semakin lemah," jelas Ma'ruf.

Karena itu, menurut Ma'ruf perlu ada perubahan yang fundamental. Kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk membangun perekonomian masyarakat dari bawah dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat. 

"Sila kelima (Pancasila) juga mengarahkan ke situ, yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Supaya mereka memperoleh kebaikan di dalam masalah ekonomi yaitu keadilan," katanya.

Karena itu, lanjut Ma'ruf, pemerintah ke depan harus menciptakan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil dan menopang ekonomi kerakyatan. Di sisi lain, masyarakat juga harus proaktif. 

"Harus ada keinginan untuk memacu diri menjadi usahawan, baik itu dari kalangan industri, kalangan pertanian, kalangan keuangan, sektor budaya, budidaya pertanian, budidaya peternakan budidaya kelautan maupun dari sektor jasa," terangnya..


 

img
Robi Ardianto
Reporter
img
Christian D Simbolon
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan