Aceh Tengah pulihkan 1.496 hektare sawah, target siap tanam awal September

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempercepat pemulihan 1.615 hektare sawah berkategori rusak ringan akibat bencana hidrometeorologi. Hingga 18 Agustus 2026, penanganan telah mencapai 1.496 hektare atau lebih dari 90 persen dari target.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah Nasrun Liwanza mengatakan rehabilitasi lahan berjalan beriringan dengan pemulihan jaringan irigasi tersier. Kegiatan tersebut didukung bantuan Kementerian Pertanian sekitar Rp6,8 miliar agar pasokan air kembali menjangkau lahan pertanian warga.

“Jadi untuk Aceh Tengah luasannya 1.615 hektar itu yang ringan. Saat ini yang sudah terealisasi 1.496 yang kita kerjakan. Artinya 90 persen kita kerjakan untuk merehab yang kategori ringan. Jadi itu yang dominan dengan irigasi tersiernya,” kata Nasrun saat meninjau lokasi rehabilitasi sawah bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Selasa (18/8/2026).

Kerusakan lahan dan jaringan irigasi sebelumnya membuat sebagian masyarakat tidak dapat mengolah sawah. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi penghasilan petani, tetapi juga berpotensi mengganggu ketersediaan pangan daerah apabila penanganannya tertunda.

“Saat pertama pascabencana otomatis akibat kondisi alam ini sawah kita tidak bisa diairi. Oleh karena itu Bupati Aceh Tengah merekomendasikan untuk percepat kegiatan ini. Agar masyarakat bisa bersawah dan bisa menghasilkan pangan sendiri,” ujar Nasrun.

Pemkab Aceh Tengah menargetkan seluruh sawah rusak ringan kembali siap ditanami pada awal September 2026. Setelah penanganan kategori ringan, pemerintah daerah mulai menyiapkan rehabilitasi 754 hektare sawah rusak sedang yang memasuki tahapan Survei, Investigasi, dan Desain (SID). 

“Dalam minggu depan ini akan dilakukan SID untuk rehab sedang seluas 754 hektar,” kata Nasrun.

Di tingkat Provinsi Aceh, realisasi kegiatan bantuan pertanian tercatat sekitar Rp253,5 miliar atau 49,2 persen dari pagu Rp515,2 miliar. Pemerintah kabupaten dan kota didorong segera menyelesaikan hambatan administrasi maupun teknis agar anggaran dapat berubah menjadi pekerjaan nyata di lahan petani.

“Realisasi kegiatan kita baru sekitar 49 persen. Kami mengharapkan kabupaten dan kota segera menyelesaikan persoalan yang menyebabkan keterlambatan proses administrasi karena anggaran ini sudah berada di kabupaten,” kata Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh Firdaus.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian yang dihimpun Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, luas sawah terdampak bencana di seluruh Aceh mencapai 57.171 hektare. Tingkat kerusakannya mencakup kategori ringan, sedang, berat, hingga lahan yang hilang akibat terjangan arus.